Radarlambar.bacakoran.co -Situasi politik di Korea Selatan semakin memanas setelah polisi melakukan penggerebekan besar-besaran pada kantor Presiden Yoon Suk-yeol pada Rabu (3/12/2024). Tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan atas deklasi darurat militer yang kontroversial, yang diumumkan oleh Presiden Yoon pada 3 Desember 2024.
Penggerebekan melibatkan Badan Kepolisian Nasional kemudian Badan Kepolisian Metropolitan Seoul serta Dinas Keamanan Majelis Nasional. Tim Investigasi Khusus berhasil mengamankan sejumlah bukti dari beberapa lokasi terkait dengan kasus ini.
Penyelidikan Presiden Yoon Suk-yeol: Tuduhan Pemberontakan
Kasus tersebut mencuat setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer yang melibatkan pengerahan pasukan militer dan helikopter menuju Majelis Nasional pada 3 Desember lalu. Namun, hanya enam jam setelah pengumuman tersebut, status darurat tersebut dicabut setelah mendapat tekanan besar dari publik dan parlemen.
Presiden Yoon kini menghadapi tuduhan pemberontakan yang serius, dengan pengamat politik menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam stabilitas negara. Sebagai bagian dari upaya penyelidikan, Yoon juga telah dicekal bepergian ke luar negeri.
Mantan Menteri Pertahanan Terlibat, Coba Bunuh Diri
Salah satu tokoh yang terlibat dalam skandal ini adalah Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun. Kim ditangkap pada Selasa malam (10/12/2024) atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan perannya dalam operasi militer darurat tersebut. Sebelumnya, Kim dilaporkan sempat mencoba bunuh diri setelah terjerat dalam kasus ini. Dalam pernyataannya, Kim mengaku bertanggung jawab penuh atas tindakan bawahannya, yang menurutnya dilakukan atas perintah langsung darinya.
Kim juga diduga memerintahkan pengiriman drone ke Pyongyang sebagai provokasi terhadap Korea Utara, yang diduga menjadi alasan di balik keputusan darurat militer Yoon. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menciptakan alasan bagi deklarasi darurat militer.
Reaksi Korea Utara: Kritik Tajam terhadap Yoon
Media pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras menanggapi situasi ini. Mereka menyebut langkah darurat militer Yoon sebagai "kediktatoran fasis" yang hanya menciptakan kekacauan di Korea Selatan. Ketegangan hubungan antara kedua negara semakin meningkat, terutama dengan peluncuran rudal oleh Korea Utara yang terus melanggar sanksi PBB.
Yoon membela tindakannya dengan alasan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dan kelompok anti-negara. Namun, keputusan ini semakin memicu ketegangan domestik dan internasional.
Krisis Politik dan Tekanan Publik Meningkat
Seiring dengan semakin memburuknya situasi politik, dukungan publik terhadap Presiden Yoon anjlok drastis. Ribuan warga Korea Selatan menggelar aksi protes besar-besaran, bahkan saat cuaca beku, menuntut agar Yoon segera mundur dari jabatannya. Aksi unjuk rasa ini semakin memperlihatkan betapa besar ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Yoon.
Tak hanya itu, Partai People Power yang menaungi Yoon juga terpecah. Beberapa anggota partai telah mengusulkan agar Presiden Yoon mundur pada Februari atau Maret 2025, yang akan diikuti dengan pemilu baru. Namun, proposal ini masih belum mendapatkan persetujuan penuh dari partai.
Peluang Pemakzulan: Parlemen Siap Gerakkan Mosi
Sementara itu, parlemen dan partai oposisi kembali menggulirkan langkah untuk memakzulkan Yoon. Mereka kini hanya membutuhkan delapan suara tambahan dari anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) untuk mencapai mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk memakzulkan Presiden. Beberapa anggota PPP telah menyatakan dukungannya terhadap mosi pemakzulan ini, yang semakin memperburuk posisi Yoon di hadapan publik dan lembaga legislatif.
Kesimpulan: Ketidakpastian yang Meningkat
Situasi politik Korea Selatan semakin tidak menentu, dengan Presiden Yoon Suk-yeol kini berada di bawah tekanan besar baik dari parlemen maupun masyarakat. Penggerebekan kantor presiden dan penyelidikan terhadapnya hanya menambah kerumitan krisis politik yang sedang berlangsung. Apakah Yoon akan mampu bertahan di jabatannya atau terpaksa mengundurkan diri, masih menjadi pertanyaan besar yang menggantung di atas politik Korea Selatan.
Dengan memanasnya situasi ini, baik di dalam negeri maupun dengan Korea Utara, krisis ini berpotensi mengubah arah politik dan keamanan di kawasan. Semua mata kini tertuju pada perkembangan lebih lanjut yang bisa menentukan nasib Presiden Yoon Suk-yeol dan stabilitas politik negara tersebut.
Kategori :