Sebelumnya, dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar, Prabowo Subianto mengangkat isu serupa. Ia membandingkan sistem pilkada Indonesia dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang memilih kepala daerah melalui parlemen daerah. Prabowo menilai sistem tersebut lebih efisien dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
Menurut Prabowo, negara-negara tetangga memilih gubernur dan bupati lewat DPRD. Sistem seperti ini layak dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia.
Menuju Konsensus Nasional
Muhaimin mengajak semua pihak untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas terkait usulan ini. Ia menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga tetap menjamin representasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah.
Menurut Muhaimin, diperlukan berbagai pendapat dan melakukan kajian mendalam. Dirinya juga tidak ingin sampai terjadi perubahan sistem justru mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri.
Dengan isu ini, tampaknya wacana evaluasi pilkada langsung akan menjadi salah satu topik utama dalam diskursus politik nasional ke depan. Apakah Indonesia akan kembali ke sistem lama atau mempertahankan mekanisme yang ada dengan penyempurnaan, semua tergantung pada hasil diskusi dan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.(*)