PESISIR SELATAN – Pemerintah Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, melaksanakan kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) untuk tahap IVatau tahap akhir untuk tigak bulan yaknu Oktober, November dan Desember ditahun 2023.
Penyaluran BLT DD tahap IV yang dilaksanakan di Balai Pekon Marang itu dihadiri oleh Peratin Marang, Surdi. Selain itu dihadir juga perwakilan Kecamatan Pesisir Selatan, Pendamping Desa, Lembaga Himpun Pekon, serta pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Peratin Marang, Surdi, mengatakan, penyaluran BLT dana desa itu merupakan tahap akhir ditahun 2023. Artinya, Pemerintah Pekon Marang telah menuntaskan penyaluran BLT dana desa yang diperuntukan kepada 33 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan, untuk total bantuan yang diterima oleh KPM tersebut sebesar Rp900 ribu, karena disalurkan untuk tiga bulan.
“Seperti sebelumnya, untuk BLT dana desa tersebut dengan besaran Rp300 ribu/bulan untuk setiap KPM, sehingga BLT dana desa untuk tiga bulan ini sebesar Rp900 ribu/KPM,” katanya.
Dijelaskannya, dengan telah disalurkan BLT dana desa tahap IV tahun 2023 ini tentu diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan KPM tersebut. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan KPM itu sendiri, karena BLT dana desa yang disalurkan tersebut merupakan kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Terutama masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, maupun lainnya sesuai dengan kriteria penerima.
“Mudah-mudahan ditahun anggaran 2024 mendatang program BLT dana desa tersebut bisa kembali diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat, karena itu jelas sangat membantu masyarakat,” jelasnya.
Karena, kata dia, berdasarkan informasi bahwa untuk program BLT dana desa ditahun anggaran 2024 mendatang kemungkinan akan tetap diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat. Tetapi, hingga kini belum diketahui petunjuk teknis (juknis) mengenai BLT dana desa tahun 2024 mendatang tersebut, apakah teknisnya memang sama dengan tahun ini atau ada perubahan. Karena itu, diharapkan agar masyarakat untuk dapat bersabar karena nanti juga dipastikan akan menggelar musyawarah desa mengenai hal tersebut.
“Kita berharap BLT dana desa bisa kembali diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat, karena itu sangat membantu masyarakat. Tentu jika memang diprioritaskan kembali, Pemerintan Pekon setempat juga tetap akan melakukan verifikasi dan validasi maupun tahapan lainnya untuk menentukan KPM BLT dana desa itu,” pungkasnya.(yayan/*)