RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut dengan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.
Keputusan ini menjadikan total alokasi dana untuk proyek strategis nasional tersebut pada tahun ini mencapai Rp 14,4 triliun.
Semula, anggaran Otorita IKN (OIKN) hanya berjumlah Rp 6,3 triliun dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur utama, termasuk kawasan legislatif dan yudikatif.
Namun, setelah dilakukan evaluasi, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran guna mempercepat pembangunan di ibu kota baru tersebut.
Pada awalnya, kebijakan penghematan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sempat mengarah pada pemangkasan anggaran OIKN hingga Rp 4,8 triliun.
Namun, setelah pembahasan dalam rapat di Istana Negara, pemangkasan tersebut dibatalkan.
Dengan keputusan ini, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tetap utuh, bahkan mengalami peningkatan guna mempercepat berbagai proyek infrastruktur.
Total dana yang dialokasikan untuk pembangunan IKN dalam periode 2025–2029 mencapai Rp 48,8 triliun.
Dengan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan berbagai fasilitas publik dan perkantoran, termasuk kawasan legislatif yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan.
Selain alokasi dana, desain kawasan legislatif di IKN juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
Desain ini mencakup pembangunan ruang sidang paripurna yang akan menjadi pusat aktivitas legislatif.
Saat ini, proses finalisasi desain sedang berlangsung, dan selanjutnya akan mendapatkan asistensi lebih lanjut dari Menteri Koordinator yang bertanggung jawab atas proyek ini.
Dengan tambahan anggaran dan kepastian pembangunan yang terus berjalan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa proyek IKN tetap menjadi prioritas nasional meskipun ada kebijakan penghematan di berbagai sektor. (*)