8. Pengelolaan anggaran secara lebih efektif, memastikan bahwa setiap pengeluaran tepat guna dan terukur.
9. Meningkatkan kerjasama dengan mitra dan donor pihak ketiga, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
10. Memastikan konsultasi kepegawaian di kantor regional dilakukan secara tuntas, guna memberikan pelayanan yang lebih maksimal di seluruh wilayah.
Efisiensi Anggaran sebagai Kesempatan untuk Berinovasi
Zudan juga mengajak seluruh pegawai BKN serta ASN lainnya untuk melihat kebijakan efisiensi anggaran ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.
Menurutnya, meskipun ada penghematan anggaran, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
"Kami ingin para ASN menyikapi kebijakan ini sebagai tantangan positif untuk mempercepat pelayanan publik. Dengan cara ini, kita tetap bisa memenuhi harapan masyarakat meskipun harus beradaptasi dengan anggaran yang lebih terbatas," tambah Zudan.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Dengan dilaksanakannya kebijakan efisiensi ini, BKN berharap dapat terus beroperasi secara maksimal dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah berharap bahwa kebijakan ini akan menginspirasi instansi lain untuk melakukan hal serupa, sehingga pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab.
Efisiensi anggaran ini bukan hanya untuk mengurangi pemborosan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel. (*)