Radarlambar.bacakoran.co -Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini mulai menimbulkan dampak yang signifikan terhadap banyak Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran negara, sebagian besar ASN merasa terbebani dengan pengurangan fasilitas dan tunjangan yang berdampak langsung pada kondisi kerja dan kesejahteraan mereka.
Salah satu ASN, Raisa, yang bekerja di kementerian pusat mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran, khususnya terkait dengan penghasilan dan fasilitas yang mereka terima. Meskipun tidak keberatan dengan penghematan anggaran, Raisa berharap agar penghasilan dan fasilitas seperti transportasi tidak terkena dampak, mengingat beban kerja yang tinggi dan penghasilan ASN yang masih jauh lebih rendah dibandingkan pegawai swasta atau BUMN.
Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh Bayu, ASN di kementerian lain, yang cemas dengan kemungkinan penghapusan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Tunjangan ini sangat membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama pada saat Lebaran dan tahun ajaran baru. Tanpa adanya THR atau gaji ke-13, banyak ASN yang merasa kesulitan mengatur keuangan mereka.
Di sisi lain, pemotongan anggaran juga berdampak pada operasional di berbagai kementerian dan lembaga. Riska, seorang pengawas ASN, mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas kantor seperti alat tulis kantor (ATK) sudah mulai dikurangi, dan hingga Februari, pencairan anggaran selain gaji pegawai belum dilakukan. Selain itu, pemotongan anggaran ini juga membuat kementerian tidak bisa mempekerjakan tenaga konsultan yang sebelumnya membantu pekerjaan mereka.
Dengan situasi yang semakin sulit, ASN berharap agar pemerintah mencari solusi yang lebih adil dalam kebijakan efisiensi anggaran ini. Meskipun mereka memahami pentingnya penghematan, mereka berharap agar kebijakan ini tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai yang telah bekerja dengan tuntutan yang tinggi.(*)
Kategori :