Radarlambar.bacakoran.co - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo memastikan bahwa meskipun anggaran Kementerian PUPR dipangkas hingga Rp81 triliun, tidak akan ada proyek infrastruktur yang terhambat atau mangkrak. Dody menegaskan bahwa dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik, pembangunan infrastruktur akan tetap dilaksanakan secara optimal, meskipun terdapat penyesuaian dalam alokasi anggaran.
Anggaran yang ada saat ini tidak akan menghambat kelancaran proyek. Kami tetap menjaga kualitas dan efektivitas pembangunan infrastruktur. Pemotongan anggaran tentu kami perhatikan dengan seksama, terutama dalam aspek kualitas hasilnya, kata Dody saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Dody menjelaskan bahwa Kementerian PUPR tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, meskipun akan ada beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah memilih proyek-proyek yang lebih mendesak atau memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara efisien dan efektif.
Selain itu, Dody juga menanggapi isu mengenai penghapusan anggaran untuk preservasi atau pemeliharaan infrastruktur yang sempat menjadi perdebatan. Menurutnya, anggaran yang terbatas akan digunakan untuk kebutuhan yang paling mendesak, dengan prioritas pada persiapan menghadapi momen-momen penting seperti arus mudik Lebaran.
Penting untuk dipahami bahwa dalam kondisi anggaran terbatas, kami akan fokus pada hal-hal yang mendesak. Tidak hanya preservasi, tetapi juga bagaimana kita bisa memastikan kelancaran arus mudik dan menghadapi cuaca buruk seperti banjir yang sering terjadi pada musim tertentu. Semua ini harus dipersiapkan dengan baik, ujar Dody.
Sebelumnya, kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian PUPR ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota DPR, terutama terkait dengan proyek-proyek yang ada di daerah. Beberapa anggota DPR, termasuk Hamka B. Kady dari Fraksi Golkar, menyatakan keprihatinannya dengan keputusan tersebut dan mempertanyakan apakah pemangkasan anggaran akan mengakibatkan proyek mangkrak.
Sejumlah proyek infrastruktur yang telah dimulai, seperti pembangunan jembatan gantung di daerah tertentu, bisa terhenti jika anggaran dipangkas. Kami khawatir jika ini dibiarkan, proyek tersebut akan mangkrak, ungkap Hamka.
Selain itu, Yanuar Arif Wibowo dari Fraksi PKS juga mempertanyakan penghapusan beberapa proyek yang ada di daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat desa. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya efisiensi dalam program yang tidak memberikan dampak langsung pada rakyat, namun banyak proyek di daerah yang seharusnya tetap diprioritaskan.
Jika kita berbicara soal pembangunan dari bawah, proyek-proyek di desa sangat penting, seperti pembangunan jembatan gantung yang akan langsung membantu masyarakat di daerah terpencil. Apakah ini akan terhenti, tanya Yanuar.
Namun, Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa kementeriannya akan terus berupaya agar pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan dengan tepat sasaran, mengutamakan kebutuhan masyarakat, dan menghindari proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Meskipun menghadapi tantangan anggaran yang terbatas, Dody memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.(*/adi)