Radarlambar.bacakoran.co -Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli, mengkritik turunnya indeks persepsi demokrasi Indonesia yang anjlok 3 peringkat menjadi posisi ke-59 pada tahun 2024. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh arogansi Presiden Joko Widodo, yang memanfaatkan kekuasaan negara untuk mendukung anaknya, Gibran Rakabuming, dalam kontestasi Pemilu 2024 sebagai calon Wakil Presiden.
Guntur Romli menyatakan bahwa tindakan Presiden Jokowi ini berdampak negatif terhadap demokrasi Indonesia dan semakin memperkuat posisi Jokowi sebagai "finalis" dalam OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), yang menilai pemimpin tersebut terlibat dalam korupsi dan kejahatan terorganisir.
"Ini dampak dari arogansi Jokowi sehingga indeks ini memperkuat Jokowi sebagai finalis OCCRP yang menyatakan pemimpin korup dan kejahatan terorganisir," ungkap Guntur Romli dalam pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 6 Maret 2025.
Selain itu, Guntur juga mengkritik langkah Jokowi yang mengacak-acak Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebutkan bahwa keputusan MK yang melonggarkan syarat usia calon presiden dan wakil presiden sangat terkait dengan kepentingan politik Jokowi untuk meloloskan Gibran sebagai calon Wakil Presiden. Hal ini semakin dipertajam dengan posisi Anwar Usman, yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK dan juga ipar Jokowi.
"Sekaligus mengacak-acak MK melalui kuasa ipar Jokowi, paman Gibran," ujar Guntur.
Kritik Terhadap Represifitas dan Pemusatan Kekuasaan
Tidak terkejut dengan penurunan indeks persepsi demokrasi, Guntur menyoroti tindakan represif dan intimidasi yang kerap dilakukan oleh oknum aparat, termasuk kriminalisasi melalui kasus hukum dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kurangnya pengawasan terhadap kekuasaan yang ada.
"Poin penting dari laporan ini soal pemusatan kekuasaan dan kurangnya pengawasan, karena itu kami PDI Perjuangan semakin mantap berada di luar pemerintahan untuk melakukan kontrol dan pengawasan," tambahnya.
Hasil Riset The Economist Intelligence Unit (EIU)
Penurunan indeks demokrasi Indonesia juga dicatat oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), yang merilis hasil riset terhadap kondisi demokrasi di negara-negara dunia. Dalam laporan tersebut, Indonesia mendapatkan skor 6,44 untuk indeks persepsi demokrasi, berdasarkan berbagai aspek penilaian, seperti proses pemilihan, pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.
Menurut EIU, salah satu sorotan utama dalam pemilu 2024 adalah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. EIU menilai bahwa dukungan Jokowi terhadap Prabowo, sambil "menitipkan" Gibran sebagai calon Wakil Presiden, menciptakan kekhawatiran tentang sentralisasi kekuasaan dan hilangnya penyeimbang dalam sistem demokrasi Indonesia.
"Mengonfirmasi kecurigaan bahwa presiden masa lalu dan sekarang berkolusi untuk saling menguntungkan," tulis EIU dalam dokumen hasil riset mereka.
Berkurangnya skor Indonesia dalam indeks demokrasi ini menjadi perhatian serius, karena menunjukkan adanya potensi pergeseran dalam prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini dibangun di negara ini.
Kategori :