BALIKBUKIT- Kabupaten Lampung Barat berpeluang besar menjadi salah satu daerah penerima Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat yang program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Rencana ini ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pemangku Talang Tengah, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Sabtu (13/5/2025).
Peninjauan tersebut didampingi langsung oleh Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setdakab Lambar Sugeng Raharjo bersama sejumlah kepala perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan aparatur pemerintah pekon setempat.
Sugeng Raharjo menyatakan bahwa Pemkab Lampung Barat telah menyiapkan lahan yang akan diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sesuai dengan ketentuan program pusat. Lahan yang merupakan aset Pemkab tersebut memiliki luas lebih dari lima hektare, sehingga memenuhi salah satu syarat utama pembangunan, yaitu ketersediaan lahan minimal seluas 5 hingga 10 hektare.
”Artinya, dari kategori ukuran lahan ini sudah memenuhi. Dan sebagai bentuk komitmen Pemkab Lambar untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, kami siap membangun jalan menuju lokasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuannya adalah untuk memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas guna mengurangi angka putus sekolah dan memperkuat aspek sosial serta ekonomi masyarakat.
”Intinya adalah bagaimana kita menjawab isu kemiskinan dan pendidikan. Sehingga, ke depan diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan ekonomi. Dengan pendidikan, kita perkuat wawasan, dan itu berdampak langsung terhadap kualitas ekonomi masyarakat,” ungkap Sugeng.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lampung Barat, Jaimin, menyampaikan bahwa lahan yang telah diajukan secara resmi dalam proposal ke Kemensos RI berada di Talang Tengah, Pekon Tanjung Raya. Lahan ini dinilai paling memenuhi syarat, terutama dari segi luas dan status kepemilikan.
”Ada satu alternatif lain, yaitu di kawasan Sekuting Terpadu Islamic Center. Namun dari segi luas, lahannya tidak memenuhi syarat. Maka itu kami prioritaskan lahan di Tanjung Raya,” jelasnya.
Jaimin menambahkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Jika usulan dari Lampung Barat disetujui, maka pembangunan akan dimulai pada Agustus 2025. Setelah penetapan, pejabat pengelola akan dipanggil ke Istana Negara untuk menandatangani dokumen program.
”Untuk Lambar, program ini mencakup jenjang SD dan SMP, karena kewenangan SMA ada di provinsi. Kami berharap agar ini bisa direalisasikan karena akan sangat bermanfaat bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” tuturnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Nowo Wibowo, menyampaikan bahwa program ini sangat sejalan dengan misi daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Dalam program ini, nantinya pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari asrama siswa, ruang kelas belajar serta berbagai fasilitas pendukung lainya.
”Kami menyambut baik inisiatif ini. Sekolah Rakyat akan menjadi jawaban terhadap banyak persoalan di sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Kami akan mendukung penuh dari sisi perencanaan hingga teknis pendidikan nantinya,” kata Nowo. *