Radarlambar.bacakoran.co – Sistem pendidikan Indonesia kembali menjadi sorotan tajam dari kalangan akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL).
Pakar pendidikan menilai kondisi saat ini masih jauh dari kata ideal dan menegaskan perlunya reformasi pendidikan yang berkelanjutan sebagai langkah strategis untuk menghindari jebakan negara berpendapatan menengah.
Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang krusial untuk mencetak generasi masa depan yang mampu bersaing secara global sekaligus mempertahankan nilai-nilai kebudayaan bangsa.
Namun, berbagai masalah mendasar masih membelit sistem pendidikan nasional, mulai dari ketidakkonsistenan kebijakan, kurikulum yang kerap berganti tanpa evaluasi menyeluruh, hingga minimnya peran serta orang tua dan komunitas.
Perubahan kurikulum yang sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir tidak jarang lebih didorong oleh kepentingan politik atau tren sesaat, bukan oleh kajian ilmiah dan data yang valid.
Akibatnya, guru dan siswa harus menghadapi tantangan beradaptasi dengan kebijakan yang tidak stabil, sehingga kualitas pendidikan tidak berkembang secara optimal.
Selain itu, masih banyak orang tua yang kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran anak, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Padahal, keterlibatan keluarga dan komunitas merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan berkelanjutan.
Kondisi ini diperparah dengan seringnya intervensi politik dalam kebijakan pendidikan yang membuat sistem menjadi tidak stabil dan kehilangan arah jangka panjang.
Padahal, pendidikan harus dijalankan sebagai program pembangunan nasional yang konsisten dan tidak berubah-ubah seiring pergantian pemerintahan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan peta jalan pendidikan nasional jangka panjang yang bebas dari tekanan politik sesaat dan dibangun atas dasar riset serta konsensus lintas lembaga. Selain itu, sistem pelatihan dan rekrutmen guru harus diperkuat dengan prinsip meritokrasi, sertifikasi yang disertai pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi kinerja yang nyata di lapangan.
Kurikulum perlu distabilkan dan dirancang agar adaptif menghadapi tantangan global tanpa menghilangkan akar budaya dan karakter bangsa. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T), guna memperbaiki pemerataan kualitas pendidikan.
Tidak kalah penting, penguatan peran keluarga dan komunitas perlu diintensifkan melalui program literasi dan kerja sama aktif dengan sekolah serta tokoh masyarakat setempat. Semua upaya ini harus didukung dengan pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel agar setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan.
Dengan reformasi pendidikan berkelanjutan yang terencana dan komprehensif, Indonesia diharapkan dapat mencetak generasi masa depan yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kebangsaan yang kuat. (rlmg/nopri)