PESISIR TENGAH – Setiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) akan mengelola anggaran sebesar Rp4.364.000,- dalam rangka mendukung terselenggaranya penghitungan suara (Tungsura) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesbar, Doni Zulkarnaen, S.Pd.I., mengatakan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 itu, setiap KPPS menerima anggaran sebesar Rp4.364.000,- dengan rincian antara lain untuk pembelian paket data (internet) untuk dua orang masing-masing sebesar Rp50.000,- atau Rp100.000 untuk dua orang. Kemudian, pembelian multi vitamin daya tahan tubuh untuk sembilan orang masing-masing Rp50.000,- atau total sebesar Rp450.000,-.
“Kemudian, untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) atau kelengkapan lainnya sebanyak satu paket dengan besaran anggaran Rp150.000, dan kebutuhan lainnya satu paket sebesar Rp300.000,-,” kata Doni, Jumat 9 Februari 2024.
Selanjutnya, kata Doni, anggaran tersebut juga untuk dukungan penghitungan suara berupa sewa alat scan/photo copy satu paket sebesar Rp500.000,- dan pembuatan kelengkapan TPS satu paket sebesar Rp2.000.000,-. Kemudian, uang makan untuk sembilan orang selama dua hari sebesar Rp40.000,- per orang, atau total sebesar Rp720.000,- serta snack untuk sembilan orang selama dua hari sebesar Rp8.000,- atau dengan total anggaran sebesar Rp144.000,-.
“Sehingga keseluruhan anggaran yang dikelola KPPS itu sebesar Rp4.364.000,-. Kita tentu berharap dengan diturunkan anggaran tersebut bisa digunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB),” jelasnya.
Selain itu, kata dia, semua anggaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan jangan sampai terjadi adanya keluhan kekurangan anggaran. Jikapun ada yang ingin bermain-main melakukan pemotongan anggaran tersebut, tentu akan ditindak tegas, dengan melibatkan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan. Sehingga, hal tersebut harus benar-benar menjadi perhatian bagi KPPS maupun semua pihak terkait.
“Kita juga tetap akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang ada disetiap KPPS di Kabupaten Pesbar ini. Hal itu salah satunya untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan sebagainya,” pungkasnya.(*)