PESISIR TENGAH - Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) hingga kini masih menunggu kepastian dari Pemerintah Pusat. Lokasi pembangunan yang direncanakan berada di Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan, bahkan sudah disurvei oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, pelaksanaan pembangunan belum bisa dipastikan karena menunggu penetapan resmi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesbar, Agus Triyadi, S.IP., M.M., menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesbar sudah menyiapkan lahan dan melaksanakan tahapan awal, tetapi keputusan akhir tetap berada pada Pemerintah Pusat. Meski lokasi lahannya sudah siap dan juga sudah dilakukan survei, Pemkab Pesbar tetap menunggu tindak lanjut dari pusat terkait penetapan lokasi maupun teknis pelaksanaannya.
“Selain itu, Dinas Sosial Pesbar juga telah berkirim surat resmi ke kementerian terkait untuk menanyakan perkembangan rencana tersebut,” katanya.
Langkah itu, kata dia, diambil agar pemerintah daerah memperoleh kepastian mengenai proses pembangunan sekolah rakyat. Baik mengenai tindak lanjut maupun perkembangan rencana pembangunan sekolah rakyat di Pesbar. Namun hingga kini belum ada jawaban resmi. Menurutnya, rencana pembangunan sekolah rakyat ini dipandang penting untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Dengan adanya sekolah rakyat, diharapkan angka partisipasi sekolah meningkat dan kesempatan pendidikan lebih merata bagi anak-anak di Pesbar,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Pesbar belum bisa memastikan kapan pembangunan dapat dimulai sebelum ada keputusan resmi dari pusat. Sementara itu, masyarakat di sekitar Pekon Way Suluh masih menunggu realisasi program yang dinilai dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Karena itu, mudah-mudahan kedepan bisa segera terealisasi oleh pemerintah Pusat, mengingat hingga saat ini juga masih dinantikan mengenai rencana pembangunan sekolah rakyat di Pesbar ini.
“Pada prinsipnya Pemkab siap mendukung dan memfasilitasi jika pembangunan sekolah rakyat ini terealisasi. Namun, semua masih bergantung pada keputusan Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (yayan/*)