RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mencatat wilayah Pesbar termasuk dalam salah satu daerah dengan risiko bencana tertinggi di Provinsi Lampung, itu berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BPBD Pesbar, Imam Habibudin, M.Si., mengaku, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Pesbar memiliki skor sebesar 188,85, yang mengindikasikan wilayah itu berada dalam kategori risiko tinggi terhadap bencana alam.
“Data BNPB menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang paling rawan bencana di Provinsi Lampung. Nilai IRBI 188,85 mencerminkan bahwa potensi bencana di daerah ini sangat besar dan perlu diwaspadai,” kata dia.
Dijelaskannya, secara geografis, Kabupaten Pesbar terletak di antara dua lempeng tektonik aktif, yakni Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sangat rentan terhadap sejumlah bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisirnya yang terbuka juga rentan terhadap gelombang ekstrim dan abrasi pantai.
“Topografi yang curam, geologi aktif serta garis pantai yang luas dan langsung menghadap Samudra Hindia membuat Kabupaten Pesbar memiliki kerentanan yang cukup kompleks. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana,” jelasnya.
Karena itu, BPBD Pesbar terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, mulai dari edukasi, sosialisasi, pelatihan simulasi bencana, hingga penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat.
“Dengan tingkat risiko yang tinggi tersebut, Pemkab Pesbar terus mendorong pembangunan yang berwawasan kebencanaan, serta penguatan sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan responsif, guna meminimalkan dampak yang mungkin timbul di masa depan,” terangnya.
Selain itu, Imam Habibudin juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan sistem peringatan dini yang efektif dan kesiapsiagaan yang memadai, terutama bagi warga yang bermukim di wilayah pesisir dan daerah-daerah rawan longsor di kawasan perbukitan.
“Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana harus ditanamkan sejak dini,” pungkasnya. (yogi/*)