BALIKBUKIT- Di Kabupaten Lampung Barat, yang menjadi kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) adalah saluran tersier, dari sekitar 10 ribu hektar lahan sawah di Lampung Barat, banyak yang belum tersentuh pembangunan irigasi.
Karenanya, DTPH Lampung Barat telah mengusulkan kurang lebih ada 30 titik. Namun untuk realisasi masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Kepala DTPH Lampung Barat Nata Djudin Amran mengatakan, pihaknya telah mengusulkan untuk penanganan jaringan irigasi di kabupaten setempat. Namun pihaknya masih menunggu kepastian terkait usulan yang disampaikan.
"Jika melihat tahun lalu di awal tahun dijanjikan dapat, tapi pada Maret 2023 dibatalkan, mengingat dana tersebut direlokasikan pemerintah ke hal yang lebih penting," ujarnya.
Menurut Nata Djudin Amran, untuk irigasi DTPH Lampung Barat sudah tidak mendapatkan anggaran dari APBD dan sudah berjalan lama. Karena diperuntukkan membangun dan rehab. Sehingga hanya mengandalkan anggaran dari APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK). "DAK sudah tidak dapat lagi sejak tahun 2021," sambung Nata.
Dengan keterbatasan APBD, pihaknya juga sudah mengupayakan bantuan ke Provinsi melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). "Untuk tahun ini yang sudah kita usulkan ke Provinsi yakni perbaikan saluran, embung, perpompaan dan dam parit," tuturnya.
Pihaknya berharap, tahun 2024 mendapat kucuran dana bersumber dari APBN untuk program-program yang telah disusun di tahun 2024 ini. "Kami berharap kepada pemerintah agar mendapat kucuran dana untuk program yang akan dijalankan, mengingat banyak titik-titik irigasi yang menurut kami sudah menghawatirkan," pungkasnya. (*)