RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pembatasan game online seperti PUBG, menyusul insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11) yang melukai 96 orang. Langkah ini mencuat setelah Prabowo menyoroti potensi pengaruh negatif game daring terhadap perilaku remaja.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, dalam rapat evaluasi penanganan insiden bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat, Presiden menilai game online dapat memberi dampak psikologis serius pada generasi muda.
"Beliau menyampaikan kita perlu berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ujar Prasetyo usai pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Minggu (9/11).
Menurut Pras, Prabowo secara khusus mencontohkan PUBG yang menampilkan berbagai jenis senjata dan aksi kekerasan yang mudah ditiru.
“Di situ anak-anak terbiasa melihat kekerasan sebagai sesuatu yang normal. Ini berbahaya secara psikologis,” katanya.
Fokus pada Pembinaan Sosial dan Pendidikan
Selain menyoroti pengaruh digital, Prabowo juga meminta pemerintah memperkuat kembali kegiatan sosial dan pendidikan karakter di masyarakat.
“Beliau ingin karang taruna dan pramuka kembali aktif, serta para guru lebih peduli terhadap hal-hal mencurigakan di sekolah,” tutur Prasetyo.
Penanganan Korban dan Investigasi Polisi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa dari 96 korban, 29 masih dirawat di berbagai rumah sakit termasuk RSI Cempaka Putih, RS Yarsi, dan RS Pertamina, sementara sisanya telah pulang.
Polisi juga telah mengamankan satu siswa yang diduga menjadi pelaku tunggal ledakan, namun penyelidikan masih terus dilakukan.
“Kita tidak berhenti di satu pelaku. Tim masih menyisir kemungkinan adanya pihak lain,” ujar Sigit.
Sementara itu, Densus 88 Antiteror Polri menemukan tujuh bahan peledak di lokasi kejadian. Empat di antaranya telah meledak di dua titik berbeda.
Kebijakan yang Masih Dikaji
Meskipun belum ada keputusan resmi, wacana pembatasan game online menuai perhatian publik. Pemerintah disebut akan meninjau aspek edukatif, sosial, dan psikologis dari permainan daring sebelum mengambil langkah kebijakan.
Kebijakan ini juga diperkirakan akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menimbang dampaknya terhadap generasi muda.(*)