PESISIR TENGAH - Agregasi capaian pembangunan Kabupaten dan Kota, akan menentukan capaian pembangunan Provinsi. Begitu juga capaian pembangunan Nasional, merupakan akumulasi kinerja pembangunan seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk salah satunya Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar).
Hal itu dikatakan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung, Ir.Zainal Abidin, M.T., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesbar tahun angaran 2025, di ruang lobi lantai I Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesbar, Jumat 8 Maret 2024 kemarin.
Menurutnya, koordinasi dan sinergi antar jenjang Pemerintah menjadi kunci keberhasilan. Tidak kalah penting, kolaborasi Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik komunitas masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, pers, serta unsur masyarakat lainnya, harus terus ditingkatkan bersama. Sementara itu, berdasarkan data capaian pembangunan, terdapat beberapa masalah dan isu strategis baik di Provinsi Lampung maupun di Kabupaten Pesbar ini.
“Permasalahan tersebut, yakni antara pilar infrastruktur dan pengembangan wilayah, seperti aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah terbatas atau belum optimal, antra lain beberapa ruas jalan yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata dan pemasaran produk pertanian yang ada di Kabupaten Pesbar ini,” kata Zainal.
Kemudian, lanjutnya, infrastruktur pelayanan pasar terkait akses masyarakat terhadap perumahan, air minum, dan sanitasi yang layak dan aman juga masih menjadi persoalan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pesbar. Selanjutnya pilar ekonomi meliputi transformasi ekonomi menjadi keniscayaan untuk dilakukan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah/hilirisasi produk unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
“Selain itu, mengoptimalkan potensi alam sebagai obyek pariwisata di Pesbar seperti lokasi surfing Tanjung Setia, penangkaran penyu Muara Tembulih, Pantai Labuhan Jukung, Pulau Pisang, dan lain-lainnya yang juga dapat menjadi destinasi unggulan Lampung,” jelasnya.
Kemudian, peningkatan daya saing sektor unggulan, UMKM, dan industri kreatif, menjaga stabilitas iklim investasi dengan penyederhanaan proses birokrasi dan kemudahan berusaha. Selanjutnya, peningkatan daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan meningkatkan pengeluaran perkapita. Karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan yang efektif dari Pemerintah Daerah dalam pemetaan potensi komoditas pertanian, perikanan dan pariwisata yang strategis dan harus diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tepat. Sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi nyata dalam penguatan perekonomian di Kabupaten Pesbar.
“Pemprov Lampung juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Pesbar dengan capaian tingkat pengangguran terbuka dengan capaian lebih baik dari Provinsi Lampung yaitu sebesar 3,47. Dengan rendahnya angka pengangguran, diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan perekonomian di Kabupaten setempat,” ujarnya.
Sementara itu, masih kata Zainal, untuk pembangunan pilar sosial masih dibutuhkan kebijakan untuk penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan fokus terhadap komposit pendidikan di Pesbar yang masih relatif rendah yaitu rata-rata lama sekolah 8,7 tahun dan harapan lama sekolah 12-14 tahun. Strategi dan inovasi perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan, antara lain misalnya dengan memperluas cakupan kejar Paket B dan C serta kerjasama program dengan lembaga pendidikan tinggi.
Kemudian, pilar hukum dan pemerintahan meliputi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas demokrasi serta kerukunan antar umat beragama, salah satu strategi penguatan reformasi birokrasi adalah melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil evaluasi, capaian Indeks SPBE Pemprov Lampung tahun 2023 sebesar 3,81 dengan kategori sangat baik, diikuti Kabupaten Pesbar dengan indeks SPBE sebesar 2,32 kategori cukup.
“Selain itu untuk capaian indeks reformasi biokrasi Pesbar tahun 2023 sebesar 50,05 (nilai CC) atau terkecil diantara 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” kata dia.
Sehingga, kata Zainal, diharapkan Pesbar dapat lebih meningkatkan nilai capaian reformasi birokrasi, agar terwujud tata kelola pemerintahan yang didukung aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan public. Selanjutnya pilar lingkungan meliputi usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Diperlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang antisipatif bencana dan perubahan iklim serta mendorong terintegrasinya kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Pemprov Lampung juga mengapresiasi Kabupaten Pesbar atas capaian indeks kuualitas lingkungan hidup tahun 2023 yang telah mencapai angka 72,44 (baik) dengan capaian tertinggi se-Provinsi Lampung dan berada di atas capaian Provinsi Lampung yang mencapai 69,09 (sedang),” pungkasnya.(*)