Kapolda NTT Menjelaskan Sanksi PTDH terhadap Ipda Rudy Soik

Radarlambar. bacakorabn.co - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Daniel Tahi Mohang Silitonga menjelaskan alasan di balik sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan kepada Ipda Rudy Soik. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak terkait dengan pengungkapan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di Kupang.

 

Menurut Daniel Tahi, Ipda Rudy Soik awalnya dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke saat jam dinas. Rudy, yang pernah menangani kasus perdagangan manusia di Kupang, akhirnya menghadapi PTDH setelah melanggar kode etik dalam konteks penyelidikan mafia BBM.

 

Pernyataan ini disampaikan oleh Kapolda NTT dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Senin, 28 Oktober 2024. "Ada laporan mengenai anggota Polri yang karaoke pada jam kerja, dan ditemukan empat orang," kata Irjen Daniel. Ia menyebutkan nama-nama yang terlibat, termasuk Ipda Rudy Soik yang saat itu menjabat sebagai KBO Polresta Kupang.

 

Keempat anggota yang terlibat dalam insiden tersebut dihadapkan pada sidang etik. "Mereka diberikan sanksi meminta maaf, ditempatkan di tempat khusus selama tujuh hari, dan demosi selama tiga tahun. Tiga orang menerima sanksi tersebut, kecuali Rudy yang ingin mengajukan banding," tambahnya.

 

Namun, dalam sidang banding, Ipda Rudy Soik dinyatakan tidak kooperatif. "Hakim banding melaporkan bahwa yang bersangkutan tidak bersikap kooperatif," jelas Kapolda NTT.

 

Kapolda juga menambahkan bahwa pengungkapan kasus mafia BBM oleh Ipda Rudy Soik tampaknya merupakan rekayasa dari dirinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa Rudy membuat surat perintah penyelidikan tanpa arahan atasan. Dirinya diketahui menciptakan situasi untuk menangkap seseorang diduga terlibat dalam mafia BBM dan langsung mengajukan surat perintah penyelidikan.

 

Daniel menilai tindakan Rudy Soik berupaya membangun citra bahwa ia tidak bersalah dan bahwa pemecatannya terkait dengan mafia BBM. Tindakan tersebut kata dia hanya agar mem-framing bahwa dirinya tidak bersalah.