Apakah UN Penting Diberlakukan Lagi, Ini Kata Pakar Pendidikan

apakah un penting diberlakukan lagi, ini kata pakar pendidikan radarlambar.bacakoran.co - pemerintahan baru periode 2024-2029 yang di pimpin oleh presiden prabowo subianto, masyarakat banyak berharap adanya perbaikan pada sistem pendidikan. termasuk soal kepastian keberlanjutan kurikulum merdeka yang berada di indonesia.   setelah diterapkannya kurikulum merdeka, ujian nasional (un) bahkan juga sistem zonasi menjadi perbincangan pakar hingga kepada  orang tua siswa, sebagian orang berharap sistem un diberlakukan kembali dan sebaliknya zonasi dihapuskan.   pada awal di masa pemerintahannya, menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) kabinet merah putih, prof dr abdul mu'ti med mengatakan untuk memastikannya perlu waktu dan tidak bisa dengan cara terburu-buru.   "kita tidak akan buru-buru mengambil keputusan apalagi memang adanya suatu  polemik yang sekarang ini masih terus terjadi di bagian masyarakat. jadi kami ingin supaya kebijakan kementerian pendidikan dasar dan menengah tersebut suatu  kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi arti rasa bagi masyarakat," katanya kepada wartawan.   un tersebut tidak bisa dijadikan alat kelulusan menanggapi polemik un tersebur, pakar pendidikan dari universitas muhammadiyah (um) surabaya, achmad hidayatullah phd mengatakan bahwa un pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap capaian belajar bagi siswa. akan tetapi, realitanya nilai un dijadikan alat kelulusan bagi sekolah di indonesia.   "saya pikir ini jadi masalah, saat un yang berlangsung 3 hari menjadi alat ukur kelulusan belajar bagi siswa. mungkin pemangku kebijakan berpikir un memotivasi siswa untuk giat dalam belajar, faktanya justru malah terjadi sebaliknya, banyak siswa yang stres bahkan banyak kecurangan terjadi dimana-mana," jelasnya, dilansir dari laman um surabaya.   lulusan doctoral school of education university of szeged, hungaria berpendapat bahwa un itu sendiri mempunyai beberapa kekurangan. salah satunya bisa melemahkan karakters bagi siswa.   "evaluasi terhadap pembelajaran itu sendiri tidak perlu menggunakan ujian nasional, evaluasi terhadap hasil belajar dapat dilakukan di tingkat regional bahkan oleh bagian satuan pendidikan," katanya    menurutnya, pemerintah cukup menekankan pembenahan asesmen nasional (an). memang perlu ada dukungan hingga penyempurnaan agar dampak dari an dapat menjawab suatu kebutuhan bagi sekolah.   zonasi baik untuk pemerataan yang kualitas, memang hal itu sempat ditentang banyak siswa juga orang tua, sistem zonasi tersebut dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) menurut dayat adalah suatu langkah yang memang baik. debab, zonasi bisa membuat pemerataan kualitas siswa di seluruh wilayah di indonesia.   "dalam implementasinya sistem zonasi memiliki berbagai permasalahan. akan tetapi, tanpa adanya zonasi kita akan kembali pada zaman yang dulu, yang mana gap sekolah favorit juga tidak favorit itu  sangatlah terlihat. ketimpangan itu semakin hidup di sekolah - sekolah," katanya.   cara membuat persetujuan siswa juga orang tua soal sistem zonasi, dirinya menyarankan agar komitmen dari pemangku kebijakan tersebut diperkuat. misalnya dengan cara memperketat pengawasan selama dalam  proses pendaftaran ppdb di sekolah.   "jangan sampai kecurangan dengan memanipulasi alamat ini terjadi. kualitas bagi sekolah perlu juga ditingkatkan, dengan peningkatan fasilitas sekolah juga memperkuat kualitas gurunya," jelasnya.   selain masalah un juga zonasi tersebut, dayat juga meminta agar pemerintah memperhatikan masalah platform seorang guru juga siswa. seperti terkait dengan hal administrasi yang memang banyak membebani mereka contohnya dengan  lewat platform merdeka mengajar (pmm).   "maka kalau guru dan siswa ditanya sejauh mana pembelajaran mereka selama ini, mereka tidak hanya menjawab dengan 'sesuai aplikasi pak'," pungkasnya.(*)

Tag

• # kemajuan pendidikan
• # sistem pendidikan
• # ujian nasional
• # prabowo subianto

Share

• 
• 
• 
• 
•