PPN 12 Persen: Airlangga Sebut Keputusan Ada di Komisi XI DPR RI

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Senin , 02 Dec 2024 - 09:05

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.//Foto:dok/net.--

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pernyataan berbeda. Ia mengindikasikan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen berpotensi ditunda. Bahkan, dirinya mengaku hampir pasti kenaikan itu akan diundur.

Penundaan ini, menurut Luhut, sejalan dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kelas menengah ke bawah guna menjaga daya beli mereka. pihaknya ingin memastikan kenaikan ini tidak membebani masyarakat.

Respons Publik Ditunggu

Meski pemerintah telah menegaskan posisi mereka, perbedaan pandangan antara Airlangga dan Luhut menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian pelaksanaan kenaikan PPN ini. Apakah keputusan final akan tetap mengikuti jadwal UU HPP, atau ada penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi? Hal ini tentu akan menjadi perhatian berbagai pihak menjelang awal 2025.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan terus memantau perkembangan kebijakan ini untuk menyiapkan strategi yang tepat.(*)

ppn 12 persen: airlangga sebut keputusan ada di komisi xi dpr ri                            radarlambar.bacakoran – menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menegaskan bahwa keputusan terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen sepenuhnya berada di tangan komisi xi dpr ri. hal ini ia sampaikan dalam sesi tanya jawab dengan anggota kamar dagang dan industri (kadin) pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) kadin 2024 di hotel mulia, senayan, jakarta pusat, minggu  1 desember 2024 kemarin.
 
menurut airlangga, dirinya tidak akan menjawab hal itu, karena ini masih bersifat off the record. bahkan dirinya mempersilahkan  untuk merujuk pada undang-undang yang berlaku. ia menambahkan bahwa sejumlah anggota komisi xi dpr ri juga merupakan pengurus kadin, seperti kamarussamad, erwin aksa, dan melchias marcus mekeng. silahkan tanyakan langsung kepada mereka yang sudah mendapatkan penjelasan dari menteri keuangan sri mulyani.
 
airlangga menegaskan, pemerintah hanya menjalankan amanat undang-undang. karena itu kata dia, jangan tanya pemerintah. tapi tanyakan langsung ke komisi xi. keputusan ada di komisi itu dan pemerintah akan mengikuti keputusan tersebut. airlangga bahkan secara bergurau memberikan kuasa penuh kepada para anggota kadin yang juga duduk di komisi xi untuk menjawab pertanyaan terkait ppn 12 persen.
 
kenaikan ppn sesuai amanat uu hpp
 
kenaikan ppn menjadi 12 persen sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp). airlangga menjelaskan bahwa aturan ini otomatis berlaku mulai 1 januari 2025. menurutnya, ini bukan soal ketok palu lagi. jika sudah diundangkan, maka otomatis berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. 
 
meski demikian, ia menambahkan bahwa tidak semua barang dikenakan ppn. beberapa komoditas seperti bahan pokok, barang penting, dan layanan pendidikan tetap dikecualikan dari pajak. ketentuan itu bahkan dapat dilihat langsung dalam uu hpp.
 
pernyataan luhut: kenaikan ppn berpotensi ditunda
 
sementara itu, ketua dewan ekonomi nasional (den) luhut binsar pandjaitan memberikan pernyataan berbeda. ia mengindikasikan bahwa kenaikan tarif ppn menjadi 12 persen berpotensi ditunda. bahkan, dirinya mengaku hampir pasti kenaikan itu akan diundur.
 
penundaan ini, menurut luhut, sejalan dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kelas menengah ke bawah guna menjaga daya beli mereka. pihaknya ingin memastikan kenaikan ini tidak membebani masyarakat.
 
respons publik ditunggu
 
meski pemerintah telah menegaskan posisi mereka, perbedaan pandangan antara airlangga dan luhut menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian pelaksanaan kenaikan ppn ini. apakah keputusan final akan tetap mengikuti jadwal uu hpp, atau ada penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi? hal ini tentu akan menjadi perhatian berbagai pihak menjelang awal 2025.
 
dengan berbagai dinamika yang terjadi, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan terus memantau perkembangan kebijakan ini untuk menyiapkan strategi yang tepat.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 26 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan