Prabowo Usulkan Evaluasi Sistem Pilkada, Apa Alasan di Baliknya?

Reporter: Edi Prasetya |

Editor: Edi Prasetya |

Senin , 16 Dec 2024 - 11:03

Ilustrasi Pilkada. Petugas KPPS saat melakukan penghitungan suara. Foto Dok/Net--

prabowo usulkan evaluasi sistem pilkada, apa alasan di baliknya?                            radarlambar.bacakoran.co- presiden prabowo subianto baru-baru ini mengusulkan untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di indonesia.
dalam pidatonya pada perayaan hari ulang tahun (hut) ke-60 partai golkar, beberapa waktu lalu prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya biaya politik yang timbul dari sistem pilkada langsung.
menurutnya, sistem yang lebih efisien, seperti yang diterapkan di negara-negara tetangga, bisa mengurangi beban anggaran yang signifikan. ia mengusulkan agar pilkada dilakukan melalui pemilihan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), mirip dengan yang diterapkan di negara-negara seperti malaysia, singapura, dan india.
"menurut saya kita harus perbaiki sistem kita dan kita tidak boleh malu mengakui kemungkinan sistem ini terlalu mahal," kata prabowo.
ia menambahkan, di negara-negara tetangga, setelah pemilihan anggota dprd, mereka yang akan memilih gubernur atau bupati. sistem seperti ini, menurutnya, dapat mengurangi pengeluaran anggaran yang tidak perlu.
sebelum diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, kepala daerah di indonesia sebelumnya dipilih oleh anggota dprd sebagai perwakilan rakyat. lantas, mengapa sistem ini kemudian diubah menjadi pilkada langsung? berikut adalah beberapa latar belakang perubahan sistem tersebut.
menurut artikel dinamika politik pilkada serentak yang diterbitkan oleh pusat penelitian badan keahlian dpr ri pada 2017, ada beberapa alasan mengapa pilkada langsung diperkenalkan di indonesia:
1. memutus rantai oligarki pimpinan partai  
pilkada langsung bertujuan untuk memutus mata rantai dominasi kekuasaan yang terkonsentrasi pada segelintir elite partai politik. sebelumnya, pemilihan oleh dprd berpotensi menguntungkan kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu yang bisa mengontrol keputusan pemilihan kepala daerah, yang cenderung bersifat oligarkis.
2. meningkatkan kualitas dan partisipasi rakyat  
pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilihan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. dengan sistem ini, masyarakat memiliki kontrol lebih besar dalam menentukan calon kepala daerah yang mereka anggap paling layak dan dapat mewakili kepentingan mereka.
3. seleksi kepemimpinan dari bawah (bottom-up)  
pilkada langsung dianggap lebih demokratis karena memungkinkan proses seleksi kepemimpinan yang berasal dari bawah, yaitu yang didorong oleh suara dan pilihan rakyat. ini berbeda dengan sistem top-down, di mana pemimpin ditentukan oleh elite atau pihak atasan yang tidak selalu merepresentasikan suara rakyat.
4. meminimalkan politik uang  
dengan sistem pemilihan langsung, diharapkan dapat meminimalkan praktik politik uang yang sering kali terjadi dalam pemilihan yang melibatkan anggota dprd. pilkada langsung dianggap lebih bebas dari transaksi transaksional politik uang, yang seringkali merusak integritas pemilihan dan pemerintahan.
5. meningkatkan legitimasi politik  
pilkada langsung juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas legitimasi politik para kepala daerah yang terpilih. pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat diyakini memberikan legitimasi yang lebih kuat dan dapat memperkuat stabilitas politik serta efektivitas pemerintahan daerah.
pertimbangan evaluasi sistem pilkada
meskipun sistem pilkada langsung telah diimplementasikan untuk alasan-alasan di atas, prabowo dan beberapa pihak lainnya menganggap bahwa biaya politik yang dikeluarkan terlalu tinggi, baik dalam hal pengelolaan dana kampanye maupun administrasi pilkada. oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem ini menjadi penting untuk memastikan efisiensi anggaran sekaligus menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi politik. dalam usulannya, prabowo melihat bahwa sistem pemilihan oleh dprd, sebagaimana diterapkan di beberapa negara tetangga, bisa lebih efisien dan efektif dalam mengurangi pengeluaran negara.
apakah usulan prabowo untuk kembali ke sistem pemilihan kepala daerah oleh dprd ini akan diterima? hal ini masih memerlukan diskusi panjang dan pertimbangan mendalam, terutama mengenai dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi rakyat dalam proses politik.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Selasa, 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan