KPK Dalami Keterlibatan Anggota DPR dalam Kasus Dana CSR Bank Indonesia

kpk dalami keterlibatan anggota dpr dalam kasus dana csr bank indonesia radarlambar.bacakoran.co - kini komisi pemberantasan korupsi (kpk) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait dana corporate social responsibility (csr) dari bank indonesia (bi). fokus penyelidikan ini adalah untuk menelusuri keterkaitan dua anggota dpr ri dengan yayasan yang menerima dana csr tersebut. direktur penyidikan kpk asep guntur rahayu dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, senin 30 desember 2024, kemarin mengaku berdasarkan informasi yang di terima, csr diberikan kepada yayasan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. kini, pihaknya masih mendalami lebih jauh terkait penerima dan mekanisme penyalurannya terhadap yayasan penerima dana. asep menjelaskan bahwa kpk sedang mengidentifikasi jumlah yayasan yang menerima dana csr bi. penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah yayasan tersebut memiliki kaitan langsung dengan dua anggota dpr ri yang telah diperiksa. kini pihaknya masih menelusuri afiliasi yayasan-yayasan itu. mekanisme penyaluran dana csr memang harus melalui yayasan terlebih dahulu sebelum sampai ke penerima individu. ia juga memaparkan bahwa yayasan yang menerima dana csr bisa saja direkomendasikan oleh pihak tertentu, termasuk anggota dpr ri. dalam beberapa kasus, yayasan tersebut bahkan mungkin dimiliki langsung oleh pihak yang merekomendasikannya. dicontohkannya, ada yang merekomendasikan yayasan tertentu untuk menerima csr tanpa memiliki hubungan langsung dengan yayasan itu. namun, ada juga yang memiliki yayasan sendiri dan menyalurkan dana csr ke yayasan itu. fokus penyelidikan pada lembaga terkait selain menelusuri keterkaitan yayasan dengan anggota dpr, kpk juga memusatkan pemeriksaan pada dua lembaga utama, yaitu bank indonesia (bi) dan otoritas jasa keuangan (ojk). kedua lembaga tersebut telah menjalani penggeledahan paksa dalam rangka penyelidikan. asep mengungkapkan bahwa ada hal menarik yang sedang diusut terkait kebijakan csr bi. sebagai lembaga non-profit, bi tidak berorientasi pada keuntungan, sehingga kebijakan pengalokasian dana csr menjadi sorotan. pihaknya ingin mengetahui siapa yang membuat kebijakan itu, bagaimana prosesnya, dan apa dasar hukumnya. hal ini menjadi bagian penting dari penyelidikan.   pemeriksaan anggota dpr ri sejauh ini ternyata kpk telah memeriksa dua orang anggota dpr ri yaitu satori dan heri gunawan terkait kasus dugaan korupsi csr bi. dalam keterangannya, keduanya menyebut bahwa pemberian dana csr bi merupakan hal yang lumrah di komisi xi dpr ri.   bahkan, satori di gedung kpk, jakarta 27 desember 2024 yang lalu mengatakan, semua anggota komisi xi mendapatkan program csr bi, bukan hanya pihaknya. hal serupa disampaikan heri gunawan yang menyebut program csr bi adalah bagian dari kerja sama antara mitra dan komisi terkait. itu merupakan program biasa dari mitra setiap komisi. soal materi lebih lanjut, karena itu dirinya mempersilahkan untuk di tanyakan langsung ke penyidik. langkah lanjutan kpk memastikan akan terus mendalami kasus ini, termasuk mengevaluasi kebijakan csr di bi serta kaitannya dengan yayasan dan individu penerima. penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya kpk untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan dana csr yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial. bahkan, masyarakat juga kini di himbau untuk terus memantau perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk transparansi dan dukungan terhadap penegakan hukum.(*)

Tag

• # anggota dpr ri dapat bagian csr bi
• # csr bi
• # kpk

Share

• 
• 
• 
• 
•