Strategi Mahkamah Konstitusi Cegah Konflik Kepentingan dalam Gugatan Pilkada 2024

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Senin , 06 Jan 2025 - 08:08

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto-Net--

strategi mahkamah konstitusi cegah konflik kepentingan dalam gugatan pilkada 2024                            radarlambar.bacakoran.co - mahkamah konstitusi (mk) bersiap menghadapi sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (php) yang dijadwalkan mulai pada 8 januari 2025. untuk memastikan integritas dalam penanganan sengketa pilkada 2024, mk telah menerapkan sejumlah langkah strategis guna mencegah terjadinya konflik kepentingan di kalangan hakim.
 
hingga 2 januari 2025, mk mencatat telah menerima setidaknya terdapat 314 permohonan terkait sengketa hasil pilkada. ketua mk, suhartoyo, mengungkapkan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses persidangan berjalan lancar.
 
suhartoyo saat menyampaikan laporan tahunan mk 2024 di jakarta, kamis 2 januari 2025 kemarin, mengatakan, dalam menyongsong penanganan perkara php pada 8 januari 2025 mendatang, mahkamah konstitusi telah menerima total 314 permohonan terkait hasil pemilihan kepala daerah yang berlangsung di akhir 2024. 
 
dominasi sengketa pilbup
 
dari total permohonan yang diterima, sengketa pemilihan bupati (pilbup) mendominasi dengan 242 perkara. selain itu, terdapat 23 sengketa pemilihan gubernur (pilgub) dan 49 sengketa pemilihan wali kota (pilwalkot).
 
untuk menangani lonjakan perkara ini, mk telah mempersiapkan sejumlah inisiatif, termasuk pembaruan regulasi tata beracara php, bimbingan teknis kepada pemangku kepentingan pilkada, pembentukan gugus tugas khusus, hingga modernisasi fasilitas persidangan.
 
dikatakannya, berbagai program seperti workshop, coaching clinic, dan pengembangan sarana serta prasarana gedung mk telah di lakukan sebagai bagian dari persiapan menyeluruh untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pelaksanaan pemilukada.
 
pencegahan konflik kepentingan hakim
untuk memastikan objektivitas, mk mengadopsi strategi khusus guna menghindari konflik kepentingan. para hakim tidak akan menangani perkara dari daerah asal mereka sendiri.
 
kepala biro humas dan protokol mk, pan mohamad faiz, minggu 5 januari 2025 kemarin mengatakan bahwa setiap hakim konstitusi tidak akan memeriksa perkara php yang berasal dari daerah asalnya.
 
faiz juga menjelaskan bahwa seluruh perkara yang terdaftar akan dibagi secara proporsional ke dalam tiga panel. setiap panel akan terdiri dari tiga hakim konstitusi yang akan bekerja secara independen.
 
tahap awal adalah pembagian perkara ke dalam tiga panel yang masing-masing diisi oleh tiga hakim. sebelum persidangan pendahuluan pada 8 januari, para hakim akan terlebih dahulu mempelajari dokumen permohonan yang telah diregistrasi tersebut. 
 
langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga netralitas hakim serta memastikan proses persidangan berjalan transparan dan akuntabel. dengan strategi ini, mk menargetkan hasil persidangan dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan