Fakta-fakta Kasus Pemagaran Laut di Tangerang, Pagar Sepanjang 30 Km Tanpa Izin

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Edi Prasetya |

Rabu , 08 Jan 2025 - 16:52

Pemagaran Laut di Tanggerang. Foto/Net--

fakta-fakta kasus pemagaran laut di tangerang, pagar sepanjang 30 km tanpa izin                            radarlambar.bacakoran.co - kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer yang terjadi di wilayah pesisir kabupaten tangerang, banten, menarik perhatian kementerian kelautan dan perikanan (kkp).
sekretaris direktorat jenderal pengelolaan kelautan dan ruang laut kkp, kusdiantoro, menilai bahwa tindakan ini dapat menunjukkan upaya yang tidak sah dalam mengklaim hak atas tanah laut.
pemagaran laut ini juga dinilai bisa berdampak pada menutup akses publik, memprivatisasi ruang laut, merusak ekosistem, serta mengubah fungsi ruang laut tersebut. hal ini menjadi topik utama dalam diskusi publik yang digelar di kantor kkp pada selasa (7/1), yang melibatkan berbagai pihak seperti ombudsman ri, kementerian atr/bpn, dan himpunan ahli pengelolaan pesisir indonesia (happi).
fakta-fakta seputar kasus pemagaran laut di tangerang:
1. struktur pagar laut dibangun dengan bambu
kepala dinas kelautan dan perikanan (dkp) provinsi banten, eli susiyanti, menjelaskan bahwa pagar yang ditemukan membentang dari desa muncung hingga desa pakuhaji di kabupaten tangerang. pagar laut ini terdiri dari bambu dengan tinggi rata-rata 6 meter, ditambah anyaman bambu dan pemberat berupa karung berisi pasir. beberapa bagian pagar juga memiliki kotak-kotak yang lebih sederhana.
2. panjang pagar menjangkau 16 kecamatan
pemagaran ini mencakup wilayah seluas 30,16 km yang melibatkan 16 kecamatan, termasuk kecamatan kronjo, kemiri, mauk, sukadiri, pakuhaji, dan teluknaga, yang semuanya merupakan kawasan pesisir yang dihuni oleh nelayan dan pembudi daya.
3. kawasan yang terkena pemagaran merupakan kawasan pemanfaatan umum
area tempat pemagaran terjadi adalah kawasan pemanfaatan umum, yang mencakup zona pelabuhan laut, perikanan tangkap, pariwisata, serta zona energi dan perikanan budi daya. area ini beririsan dengan rencana pembangunan waduk lepas pantai yang sedang dirancang oleh bappenas.
4. penemuan pagar dimulai pada agustus 2024
pemagaran laut pertama kali terdeteksi pada 14 agustus 2024, setelah pihak dkp menerima informasi tersebut. pengecekan lapangan dilakukan pada 19 agustus 2024, dan pada awalnya panjang pemagaran tercatat sekitar 7 km. sejak itu, dilakukan sejumlah inspeksi yang mengungkapkan bahwa panjang pagar bertambah hingga mencapai 30 km pada inspeksi terakhir.
5. pemagaran laut dilakukan tanpa izin
pihak pemerintah kabupaten tangerang dan banten mengonfirmasi bahwa tidak ada izin atau rekomendasi dari camat maupun desa setempat untuk kegiatan pemagaran tersebut. kementerian kelautan dan perikanan serta berbagai pihak terkait telah meminta agar aktivitas pemagaran dihentikan sementara.
6. dampak bagi nelayan
nelayan setempat mengeluhkan pemagaran laut ini karena menyebabkan mereka kehilangan akses untuk melaut. areal yang biasanya menjadi jalur perikanan kini terhalang oleh struktur pagar bambu, sehingga berdampak pada mata pencaharian mereka.
kendala legalitas
himpunan ahli pengelolaan pesisir indonesia (happi) menegaskan bahwa setiap aktivitas yang menggunakan ruang laut lebih dari 30 hari harus mengantongi izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (kkprl). aktivitas pemagaran yang dilakukan tanpa izin yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
seiring berjalannya waktu, masalah ini masih dalam proses penyelesaian, dengan harapan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak merugikan masyarakat, nelayan, maupun kelestarian ekosistem laut. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Jumat, 10 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan