Bahas Dampak Kebijakan Trump, Luhut Cs Temui Prabowo di Istana

Radarlambar.bacakoran.co - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, beserta rombongan menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025. 

Dalam pertemuan tersebut, DEN memberikan laporan mengenai potensi dampak yang akan timbul bagi Indonesia terkait kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Luhut didampingi oleh sejumlah anggota DEN, di antaranya Chatib Basri, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Arief Anshory Yusuf. Rombongan ini menyampaikan hasil rekomendasi dan analisis terhadap kebijakan Trump, terutama yang berkaitan dengan tarif impor dan kebijakan imigrasi yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Septian Hario Seto, salah seorang anggota DEN, menjelaskan bahwa mereka fokus untuk menilai dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia, khususnya terkait tarif perdagangan dan isu imigrasi. Seto menekankan bahwa dampak tersebut bisa berpotensi positif maupun negatif bagi perekonomian Indonesia, dan pihaknya telah memberikan sejumlah masukan terkait hal ini.

Dalam pertemuan tersebut, Chatib Basri juga memaparkan potensi risiko yang mungkin dihadapi Indonesia seiring dengan kebijakan deportasi yang akan diterapkan oleh Trump. Kebijakan ini berfokus pada pemulangan pekerja imigran tanpa dokumen resmi, yang sebagian besar bekerja di sektor pekerjaan dengan upah rendah di Amerika Serikat. Basri menjelaskan bahwa pemulangan pekerja tersebut akan menambah beban pada sektor-sektor yang bergantung pada tenaga kerja murah. Hal ini berpotensi meningkatkan inflasi di AS karena pekerjaan-pekerjaan tersebut harus digantikan oleh tenaga kerja dengan tingkat upah yang lebih tinggi.

Menurut Chatib Basri, salah satu risiko yang harus dihadapi Indonesia terkait kebijakan Trump adalah kemungkinan meningkatnya inflasi di AS, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga oleh The Federal Reserve (The Fed). Jika inflasi meningkat, The Fed kemungkinan akan kesulitan menurunkan suku bunga, bahkan mungkin akan menaikkan suku bunga, yang akan memberikan dampak terhadap ekonomi global.

Selain itu, kebijakan ini berpotensi memperkuat mata uang dolar AS, yang bisa menekan nilai tukar rupiah. Hal ini menjadi salah satu isu yang diangkat oleh DEN dalam pertemuan tersebut, dengan rekomendasi untuk meningkatkan reformasi struktural di Indonesia. DEN menyarankan agar pemerintah mempercepat reformasi dalam bidang perizinan, perbaikan iklim investasi, dan implementasi teknologi pemerintah (GovTech) yang lebih efisien.

Chatib Basri menambahkan bahwa jika pemerintah dapat mengatasi hambatan birokrasi melalui digitalisasi, maka proses perizinan dan investasi dapat berjalan lebih lancar. Langkah-langkah seperti ini, lanjutnya, akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik rekomendasi yang disampaikan oleh DEN dan menegaskan pentingnya upaya untuk mengatasi tantangan global yang timbul akibat kebijakan luar negeri negara besar seperti AS. Ia mendukung penuh langkah-langkah yang diusulkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia melalui reformasi struktural dan peningkatan investasi.

Dengan perubahan kebijakan yang diusulkan, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan peluang dan meminimalkan dampak negatif dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah AS, sehingga perekonomian dalam negeri tetap tumbuh stabil dan berkelanjutan.(*/edi)