Pemprov Lampung Pangkas Anggaran Rp600 Miliar, Ini Daftar Penghematannya

pemprov lampung pangkas anggaran rp600 miliar, ini daftar penghematannya radarlambar.bacakoran.co - pemerintah provinsi (pemprov) lampung menerapkan kebijakan penghematan anggaran hingga rp600 miliar dalam apbd 2025 guna menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat. pj sekretaris daerah provinsi lampung, fredy, mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran ini dilakukan berdasarkan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pengelolaan apbn dan apbd. “terdapat beberapa sektor belanja yang harus mengalami penyesuaian,” ujar fredy pada selasa (11/2/2025) berbagai sektor yang mengalami pengurangan anggaran meliputi: 1. alat tulis kantor: penggunaan perlengkapan administrasi akan dipangkas hingga 80%. 2. konsumsi dalam rapat: pengurangan biaya konsumsi dalam pertemuan resmi, terutama yang sebelumnya diadakan di hotel. sebagian besar rapat kini akan dialihkan ke gedung milik pemerintah, kecuali dalam situasi mendesak. 3. sosialisasi oleh opd: anggaran untuk kegiatan sosialisasi dengan tingkat kepentingan rendah akan dikurangi. 4. perjalanan dinas: anggaran perjalanan dinas akan dipangkas hingga 60%. 5. pemeliharaan aset: biaya pemeliharaan kantor, peralatan, serta sewa gedung juga akan mengalami pengurangan. menurut fredy, kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh opd tanpa terkecuali. namun, program yang bersifat prioritas tetap akan dilaksanakan. “seluruh opd harus menerapkan penghematan ini secara adil. namun, program-program yang menjadi prioritas utama tetap akan berjalan,” jelasnya. ia juga menyebutkan bahwa efisiensi ini akan berdampak pada mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga yang mungkin mengalami sistem tunda bayar. “sampai saat ini, belum ada kebijakan work from home (wfh), tetapi untuk menekan biaya operasional, penggunaan listrik dan pendingin ruangan akan dikurangi,” tambahnya. meski ada penyesuaian anggaran, hak tenaga honorer tetap dijamin. menurut dia, tenaga honorer telah banyak diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dan masih menunggu sk. gaji mereka akan tetap dibayarkan melalui anggaran belanja barang dan jasa hingga sk resmi diterbitkan. sesuai rancangan kebijakan umum apbd dan prioritas plafon anggaran sementara 2025 yang dibahas dalam sidang dprd provinsi lampung, pendapatan daerah diperkirakan mencapai rp6,81 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar rp6,84 triliun.(*)

Tag

• # kebijakan pemprov
• # pemangkasan biaya
• # efisiensi belanja
• # penghematan anggaran
• # apbd lampung

Share

• 
• 
• 
• 
•