Aksi Mahasiswa "Indonesia Gelap" Soroti Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Radarlambar.bacakoran.co -Pada hari Senin, 17 Februari 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di berbagai universitas di Indonesia menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap." Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Satria Naufal, menjelaskan bahwa istilah "Indonesia Gelap" dipilih untuk mencerminkan ketakutan dan kecemasan masyarakat terhadap masa depan bangsa. Menurut Satria, kebijakan pemerintah saat ini justru semakin mempersulit kehidupan rakyat, dan kekhawatiran ini semakin terasa di bawah kepemimpinan Prabowo.

Aksi ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Satria menegaskan, “Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan.”

Demonstrasi ini mendapatkan perhatian besar di media sosial, terutama di platform X, di mana lebih dari 39 ribu pengguna membicarakan tagar #IndonesiaGelap. Sebelumnya, kelompok mahasiswa ini telah menjalin konsolidasi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Aksi "Indonesia Gelap" dijadwalkan berlangsung serentak di berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Para mahasiswa berencana menggelar orasi di kantor pemerintahan masing-masing kota. Di Jakarta, aksi akan digelar di sekitaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Beberapa tuntutan utama yang akan diangkat dalam aksi ini meliputi efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis, desakan agar Prabowo mengeluarkan Perpu Perampasan Aset, penolakan terhadap revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta penciptaan pendidikan gratis. Mereka juga menuntut penghapusan dwifungsi militer di sektor-sektor tertentu, reformasi Polri, hingga realisasi anggaran tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen.

Aksi ini, yang merupakan bagian dari gerakan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, menjadi momen penting dalam menuntut kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat dan mengingatkan pemerintah agar mendengarkan aspirasi masyarakat. (*)