KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto Hari Ini Terkait Kasus Suap PAW Anggota DPR

Sekjend DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat memenuhi panggilan KPK didampingi tim kuasa hukumnya beberapa waktu lalu.//Foto:dok/net--
Radarlambar.Bacakoran.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, hari ini Kamis, 20 Februari 2025. Hasto, yang saat ini berstatus tersangka, akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan anggota DPR Harun Masiku.
Sebelumnya, Hasto gagal memenuhi panggilan KPK pada Senin, 17 Februari 2025, yang membuat KPK mengeluarkan surat panggilan kedua untuk pemeriksaannya. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu 19 Februari 2025 kemarin menegaskan bahwa meskipun Hasto tidak hadir pada panggilan pertama, KPK tetap berkomitmen menjalankan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Pihaknya telah mengeluarkan panggilan kedua dan Hasto diharapkan datang pada Kamis, 20 Februari 2025 hari ini.
Meskipun Hasto sempat meminta penundaan pemeriksaan karena sedang mengajukan praperadilan baru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak KPK menegaskan bahwa proses hukum tidak akan terhambat. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, menyatakan, pihaknya berharap Hasto dapat bersikap kooperatif dan taat hukum dengan memenuhi panggilan KPK itu.
Kuasa hukum Hasto, Johannes Tobing, memastikan bahwa kliennya akan hadir pada jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan.Bahkan, Johannes ketika berada di Gedung Dewan Pengawas KPK Jakarta memastikan Hasto akan datang besok (Hari ini-Red).
Hasto Kristiyanto dan seorang tersangka lainnya, Donny Tri Istiqomah, terlibat dalam kasus dugaan suap yang berawal pada Desember 2019. Dalam kasus ini, Harun Masiku diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio, untuk mengatur penetapan dirinya sebagai anggota DPR pada periode 2019-2024.
Selain dugaan suap, Hasto juga disangkakan terlibat dalam perintangan penyidikan yang bertujuan menghambat upaya KPK untuk mengungkap kasus suap tersebut. KPK pun tidak menutup kemungkinan untuk menahan Hasto setelah pemeriksaannya, dengan mempertimbangkan adanya ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara atau indikasi bahwa tersangka berpotensi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
Asep Guntur menjelaskan, pihaknya akan mempertimbangkan penahanan jika ada risiko tersangka melarikan diri, mengulangi kejahatan atau menghilangkan barang bukti (BB).
Dengan proses hukum yang terus berjalan, KPK berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa kasus ini bisa terungkap secara transparan dan adil.(*)