Dirut Pertamina Patra Niaga Jadi Tersangka Korupsi Minyak Mentah dan Kilang

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Selasa , 25 Feb 2025 - 15:47

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan jadi tersangka kasus korupsi minyak mentah-Foto YouTube@KEJAKSAAN RI-

dirut pertamina patra niaga jadi tersangka korupsi minyak mentah dan kilang                            radarlambar.bacakoran.co - kejaksaan agung (kejagung) baru-baru ini menetapkan riva siahaan (rs), direktur utama pt pertamina patra niaga, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018 hingga 2023.
abdul qohar, direktur penyidikan di jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah penyidik memeriksa lebih dari 90 saksi, beberapa ahli, dan sejumlah bukti yang mendukung.
"setelah melalui proses pemeriksaan yang melibatkan saksi dan bukti yang ada, kami memutuskan untuk menetapkan tujuh individu sebagai tersangka," ujar abdul qohar dalam konferensi pers pada senin (24/2/2025) malam.
rs dan enam orang lainnya kini berada dalam tahanan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. 
para tersangka ini termasuk individu-individu yang memiliki jabatan tinggi di beberapa perusahaan terkait, seperti sds, yf, ap, mkan, dw, dan grj.
kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai sekitar rp 193,7 triliun.
 
modus operandi: pemalsuan jenis bbm
dalam praktiknya, rs terlibat dalam pengubahan bahan bakar minyak (bbm) jenis ron 90 menjadi ron 92 (pertamax). 
modus operandi yang dilakukan adalah dengan membayar untuk produk kilang dengan harga bbm ron 92, tetapi yang diterima dan digunakan adalah bbm jenis ron 90. 
kemudian, bbm ron 90 tersebut dicampur di fasilitas depot untuk diproses menjadi ron 92. kejaksaan agung menegaskan bahwa tindakan ini melanggar ketentuan yang berlaku.
kasus ini bermula dari aturan peraturan menteri esdm no. 42 tahun 2018 yang mengharuskan pt pertamina untuk memprioritaskan pasokan minyak mentah dari sumber domestik. 
peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasokan minyak dalam negeri berasal dari produksi lokal dan dikelola oleh kontraktor dalam negeri.
namun, hasil penyidikan mengungkapkan bahwa rs, bersama sds dan ap, telah menciptakan situasi yang mengarah pada penurunan produksi kilang, sehingga mengakibatkan minyak mentah dalam negeri tidak dapat sepenuhnya diserap. 
akibatnya, pasokan minyak mentah menjadi tergantung pada impor ilegal.
 
manipulasi harga dan kerugian negara
menurut penyidik, skema ini dilakukan dengan menolak kontraktor yang menawarkan harga yang masuk akal. 
sementara itu, minyak mentah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan domestik malah diekspor ke luar negeri. 
hal ini mengarah pada kekurangan pasokan dalam negeri dan ketergantungan pada impor.
abdul qohar juga menjelaskan adanya perbedaan harga yang sangat mencolok antara minyak mentah yang diimpor dan yang diproduksi dalam negeri. 
praktik ini memungkinkan para tersangka untuk meraih keuntungan pribadi melalui tindakan yang jelas melanggar hukum.
manipulasi harga juga terjadi dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, dengan biaya pengiriman yang dibebankan lebih tinggi dari seharusnya.
ini dilakukan oleh yf melalui pt pertamina international shipping, yang menyebabkan negara harus menanggung biaya tambahan yang tidak wajar, mencapai 13-15 persen. 
keuntungan ini mengalir ke mkan. perbuatan ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, diperkirakan mencapai rp 193,7 triliun.
 
respons dari pertamina
fadjar djoko santoso, vp corporate communication pertamina, menyatakan bahwa perusahaan akan sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. 
pertamina akan bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
dia juga memastikan bahwa pertamina tetap berkomitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan standar good corporate governance (gcg). 
sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, pertamina akan terus memastikan bahwa distribusi energi untuk masyarakat tetap berjalan normal tanpa gangguan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Senin, 5 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan