Sidang Perdana Kasus Firly Norachim, Pemilik UMKM "Mama Khas Banjar" Diwarnai Ketegangan

sidang perdana kasus firly norachim, pemilik umkm "mama khas banjar" diwarnai ketegangan radarlambar.bacakoran.co – sidang perdana kasus firly norachim, pemilik usaha mikro "mama khas banjar", di pengadilan negeri banjarbaru pada senin 25 februari 2025 lalu berlangsung dengan penuh ketegangan. tim kuasa hukum firly, yang diketuai faisol abrori, mengungkap berbagai kejanggalan dalam proses hukum yang mereka nilai merugikan hak kliennya.   proses pelimpahan berkas dinilai janggal   faisol menyoroti kecepatan pelimpahan berkas perkara sebagai hal yang tidak wajar. ia menjelaskan bahwa berkas dari ditreskrimsus polda kalimantan selatan dilimpahkan ke kejaksaan negeri banjarbaru pada 25 februari 2025, hanya sehari setelah pihaknya mendaftarkan praperadilan di pengadilan negeri banjarmasin. kejaksaan kemudian melimpahkan perkara ini ke pengadilan pada 26 februari 2025.   "proses ini berlangsung sangat cepat dan tidak biasa. jika sidang pokok perkara dimulai, maka praperadilan otomatis gugur sesuai kuhap. ini jelas merugikan hak klien kami untuk menguji keabsahan proses hukum," ujar faisol dalam persidangan.   mengabaikan mou perlindungan umkm   selain itu, faisol menuding aparat penegak hukum mengabaikan memorandum of understanding (mou) antara kementerian koperasi dan ukm dengan kapolri tahun 2021. mou tersebut memberikan perlindungan bagi pelaku umkm agar tidak langsung dikriminalisasi atas pelanggaran administratif.   "kasus ini seharusnya ditangani melalui pembinaan terlebih dahulu, bukan langsung diproses pidana. hal ini diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 7 tahun 2021 dan mou kapolri-kemenkop ukm," tegas faisol.   awal mula kasus dan tuduhan pidana   kasus ini bermula pada 6 desember 2024, saat dua anggota kepolisian melakukan pembelian terselubung di toko "mama khas banjar". produk yang mereka beli seperti kerang, udang dan cumi yang kemudian diklaim melanggar undang-undang perlindungan konsumen karena tidak mencantumkan label kedaluwarsa.   faisol mengkritik tindakan aparat yang dianggap sebagai operasi tersembunyi untuk menjadikan kliennya sebagai target kriminalisasi. ia juga mempersoalkan penggeledahan dan penyitaan barang dagangan pada 11 desember 2024 yang dilakukan tanpa izin pengadilan.   "klien kami tidak diberi kesempatan memeriksa surat tugas, dan penyitaan dilakukan tanpa izin pengadilan. sebanyak 900 item dagangan disita, termasuk produk makanan dan sirup rumahan yang masih dalam proses produksi," jelasnya.   polemik laporan polisi   lebih lanjut, faisol mempertanyakan dasar hukum laporan yang digunakan sebagai pijakan penyidikan. menurutnya, aparat menggunakan laporan polisi a (lpa) yang biasa digunakan untuk kasus yang ditemukan langsung oleh petugas, bukan laporan polisi b (lpb) yang didasarkan pada aduan masyarakat.   menurutnya, dalam kasus seperti ini seharusnya yang digunakan adalah lpb. penggunaan lpa menunjukkan adanya kejanggalan sejak awal proses hukum tersebut.   tim kuasa hukum firly telah mengajukan praperadilan di pengadilan negeri banjarmasin dan mengirimkan surat klarifikasi kepada kapolda kalimantan selatan mengenai penerapan mou. namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian.   agenda sidang berikutnya   sidang perdana ini diakhiri dengan pengajuan eksepsi atau nota keberatan dari firly norachim terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada 10 maret 2025 untuk mendengarkan tanggapan dari jaksa atas eksepsi tersebut.   pihaknya berharap hukum ditegakkan secara adil dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. “jangan sampai hukum hanya berjalan jika ada tekanan publik," pungkas faisol.(*)

Tag

• # kuasa hukum ungkap ada kejanggalan
• # sidang kasus firly norachim
• # sidang di pengadilan

Share

• 
• 
• 
• 
•