DPR Usulkan Sistem Pemilu Hibrid untuk Kurangi Persaingan Internal Partai

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf.//Foto:dok/net.--
"Kami akan mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah pada hari Senin mengenai kesiapan mereka melaksanakan PSU," katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan PSU berdekatan dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, sehingga memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat kampanye.
"Jika PSU berlangsung di bulan Ramadan atau menjelang Lebaran, pengawasan harus diperketat agar tidak ada penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik," pungkas Dede Yusuf.
Dengan usulan sistem pemilu hibrid, perbaikan database pemilih, dan pengawasan ketat terhadap money politics, DPR berharap pemilu mendatang dapat berjalan lebih transparan dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.(*)