Dewan Pers Desak Revisi Perpol Baru Soal Izin Jurnalis Asing: Dinilai Langgar Prinsip Pers Bebas

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Minggu , 06 Apr 2025 - 10:56

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.//Foto:Dok/Net.--

dewan pers desak revisi perpol baru soal izin jurnalis asing: dinilai langgar prinsip pers bebas                            radarlambar.bacakoran.co – dewan pers secara tegas meminta kepolisian negara republik indonesia untuk meninjau ulang peraturan kepolisian (perpol) nomor 3 tahun 2025 yang mengatur pengawasan terhadap warga negara asing, termasuk ketentuan soal surat keterangan kepolisian (skk) bagi jurnalis asing yang hendak melakukan peliputan di indonesia.
 
ketua dewan pers, ninik rahayu, menyayangkan terbitnya perpol tersebut tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti dewan pers, komisi penyiaran indonesia (kpi), organisasi profesi jurnalis, maupun perusahaan media.
 
"padahal, perpol ini mengatur langsung kerja-kerja jurnalistik yang semestinya disusun dengan masukan dari organisasi pers agar sesuai dengan realitas di lapangan dan hukum yang berlaku," ujar ninik dalam keterangan persnya, jumat 4 april 2025.
 
dinilai bertentangan dengan undang-undang pers
dewan pers menilai bahwa perpol 3/2025 tidak selaras dengan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
 
dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kegiatan jurnalistik, termasuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi (yang dikenal sebagai prinsip 6m dalam jurnalistik), sudah dilindungi dan menjadi ranah kerja dewan pers.
 
ninik juga menegaskan bahwa pengaturan izin bagi jurnalis asing selama ini merupakan kewenangan kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo), sesuai ketentuan dalam pp nomor 49 tahun 2005 serta permenkominfo nomor 42 tahun 2009 tentang tata cara peliputan oleh media asing.
 
tumpang tindih regulasi dan potensi penyalahgunaan
dewan pers mengkritisi dasar hukum yang digunakan dalam perpol tersebut, karena hanya merujuk pada uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan tidak memperhitungkan perubahan terbaru dalam uu nomor 63 tahun 2024 tentang keimigrasian, yang secara spesifik mengatur izin masuk bagi warga negara asing, termasuk jurnalis.
 
“ini bisa menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara, memperumit proses perizinan, dan membuka peluang penyalahgunaan oleh oknum penegak hukum,” tegas ninik.
 
meski perpol diklaim untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan, namun sejumlah ketentuan di dalamnya justru dinilai berpotensi digunakan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap kerja jurnalistik, terutama bagi jurnalis asing.
 
ancam kemerdekaan pers
dewan pers menilai perpol 3/2025 secara substansial berpotensi melanggar prinsip dasar pers yang demokratis, profesional, independen, serta menjunjung tinggi moralitas dan asas praduga tak bersalah.
 
“ini bisa mengancam kemerdekaan pers yang telah diperjuangkan, karena mengandung pasal-pasal yang bisa diartikan sebagai upaya membungkam atau mengontrol kerja wartawan, terutama dari luar negeri,” kata ninik.
 
sebagai penutup, dewan pers menyerukan agar perpol tersebut segera ditinjau ulang dan direvisi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, demi menjaga kemerdekaan pers dan tata kelola informasi yang transparan di indonesia. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Senin, 5 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan