Israel Kecam Rencana Prancis Akui Negara Palestina, Sebut Hadiah untuk Terorisme

Radarlambar.Bacakoran.co  – Pemerintah Israel menyuarakan ketidaksetujuan keras terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebutkan kemungkinan pengakuan resmi terhadap negara Palestina paling lambat Juni 2025. Bahkan, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar juga menyebut rencana itu sebagai langkah yang keliru dan justru akan memperburuk situasi di Timur Tengah.

Saar melalui pernyataan di platform X Kamis 10 April 2025 kemarin mengatakan pihaknya akan memberikan pengakuan sepihak terhadap negara Palestina yang belum nyata hanya akan menjadi hadiah bagi kelompok teroris dan memberikan dorongan moral kepada Hamas.Alih-alih mendekatkan Indonesia pada perdamaian dan stabilitas, tindakan seperti ini justru akan menjauhkannya.

Komentar keras dari Israel ini muncul setelah Macron dalam wawancaranya dengan stasiun televisi France 5, menyatakan bahwa Prancis akan segera mengambil langkah konkret menuju pengakuan negara Palestina. Presiden Prancis itu menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

"Kita harus bergerak ke arah pengakuan. Dan itu akan kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan," ujar Macron saat melakukan kunjungan resmi ke Kairo, Mesir.

Prancis selama ini dikenal sebagai pendukung kuat solusi dua negara, terutama pasca serangan besar-besaran yang dilakukan kelompok militan Hamas terhadap wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 silam. Namun jika pengakuan ini benar-benar dilakukan, hal tersebut menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Prancis, sekaligus bisa memicu ketegangan diplomatik dengan Israel.

Selama berada di Mesir, Macron juga akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II. Fokus utama pembahasan adalah mencari pendekatan diplomatik untuk meredakan ketegangan di kawasan, termasuk kemungkinan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara merdeka.

Langkah Prancis ini dipandang sebagian pihak sebagai upaya memperkuat tekanan internasional terhadap Israel agar kembali ke meja perundingan dan menghentikan eskalasi kekerasan yang telah menelan banyak korban sipil.(*)