Camat Pagardewa Beberkan Prihal Efisiensi Anggaran

PAGARDEWA - Pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan anggaran, termasuk memangkas belanja rutin, salah satunya di tingkat kecamatan.

Camat Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Mat Patoni, S.Sos, M.M., menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini bukan tanpa alasan. Melainkan, bagian dari upaya besar pemerintah untuk mengarahkan lebih banyak sumber daya demi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Menurut Patonoli, pemangkasan ini mengharuskan beberapa kegiatan yang bersifat rutin, seperti rapat koordinasi bulanan dan triwulanan, termasuk kegiatan pengkajian, untuk tidak dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal ini terjadi karena pos anggaran untuk kegiatan tersebut tidak tersedia lagi dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kecamatan tahun ini.

Namun, Patoni menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan menghambat pelayanan publik. Justru, langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pelayanan publik dengan pendekatan yang lebih langsung, efisien, dan berorientasi pada hasil yang lebih nyata.

“Pemangkasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong efektivitas anggaran. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Patoni.

Patoni juga menyampaikan bahwa salah satu wujud nyata dari efisiensi anggaran ini adalah hadirnya program-program pro-rakyat, seperti penyediaan makanan gratis dan peningkatan dukungan terhadap produk-produk pertanian lokal. Pemerintah pusat, kata Patonoli, tengah mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan nyata warga.

Ia menambahkan bahwa efisiensi ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Pemerintah mengajak semua pihak untuk menyampaikan perubahan ini secara terbuka kepada masyarakat, misalnya melalui kegiatan pengajian, pertemuan warga, atau momentum sosial lainnya yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dari perubahan.

Selain itu, pengelolaan Dana Alokasi Pekon (ADP) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini dilakukan dengan sistem yang lebih tertib dan terstruktur dibanding tahun sebelumnya. Patonoli juga menyebutkan bahwa lembaga pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kini mulai menjangkau hingga ke tingkat kecamatan untuk memastikan pengelolaan anggaran publik dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Kondisi ini, menurutnya, mengingatkan kembali pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program. Setiap kegiatan yang telah dijalankan harus terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif. Data yang akurat, lanjutnya, bukan hanya mendukung pelaporan, tetapi juga menjadi dasar bagi perencanaan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik — sebuah pemerintahan yang tidak hanya efisien dalam anggaran, tetapi juga efektif dalam melayani masyarakat. (rinto/nopri)