Negosiasi Dagang RI-AS Indonesia Bidik Keadilan Ekonomi Diplomasi Strategis

Radarlambar.bacakoran.co - Indonesia kembali mengukuhkan posisinya dalam arena perdagangan global lewat negosiasi intensif dengan Amerika Serikat. Dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tim negosiator RI telah menggelar sejumlah pertemuan strategis dengan perwakilan tinggi pemerintah AS, termasuk dari Kantor Perwakilan Dagang (USTR), Departemen Keuangan, dan Departemen Perdagangan Amerika.

Langkah ini dilakukan dalam konteks mengantisipasi potensi serangan dagang yang masih menjadi warisan kebijakan keras era Presiden Donald Trump. Indonesia mengedepankan pendekatan diplomatik untuk menjaga stabilitas hubungan dagang serta memastikan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Dalam perundingan tersebut, Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Sebuah proposal menyeluruh telah diajukan, mencakup lima pilar utama yang merefleksikan prioritas nasional. Di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan energi, upaya memperluas pasar ekspor dengan tarif bersaing, deregulasi untuk mendukung iklim investasi, integrasi dalam rantai pasok industri strategis dan mineral penting, serta akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan.

Respons dari pihak Amerika dinilai positif. Pemerintah AS membuka ruang dialog lanjutan dan telah menjadwalkan pembahasan teknis lebih rinci dalam waktu dekat. Indonesia juga menyiapkan lima sektor prioritas yang akan menjadi fokus dalam pembicaraan berikutnya, serta membentuk kelompok kerja (working group) guna mempercepat proses negosiasi.

Menariknya, dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia tidak berjalan sendiri. Sebelum pertemuan berlangsung, berbagai masukan telah dihimpun dari dunia usaha, asosiasi industri, serta perusahaan global yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Nama-nama besar seperti Amazon, Boeing, Microsoft, Google, dan asosiasi semikonduktor turut memberi pandangan yang diharapkan dapat memperkaya posisi tawar Indonesia dalam perundingan.

Semua langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil akhir dari negosiasi akan menciptakan manfaat yang adil dan seimbang, baik bagi pelaku usaha dalam negeri maupun mitra strategis internasional. Melalui konsultasi internal dengan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia kini memasuki fase baru dalam diplomasi dagangnya, dengan tekad kuat untuk mengamankan masa depan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*/rinto)