KPK Amankan 65 Bidang Tanah di Lampung Terkait Kasus Korupsi Tol Trans Sumatera

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Kamis , 01 May 2025 - 14:12

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.//Foto:dok/net. --

kpk amankan 65 bidang tanah di lampung terkait kasus korupsi tol trans sumatera                            radarlambar.bacakoran.co  – komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyita 65 bidang tanah di kawasan kalianda, lampung selatan, pada 14–15 april 2025. penyitaan ini terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol trans sumatera (jtts) periode 2018–2020.
 
juru bicara kpk, tessa mahardhika sugiarto, saat memberikan keterangan pers di gedung merah putih kpk, jakarta, rabu 30 april 2025 kemarin mengatakan penyitaan itu dilakukan terhadap 65 bidang tanah yang berlokasi di kalianda, lampung selatan, sebagai bagian dari pengumpulan barang bukti (bb). 
 
tessa menjelaskan bahwa sebagian besar lahan tersebut awalnya dimiliki oleh petani setempat. namun, lahan-lahan itu telah dibeli oleh para tersangka dengan skema pembayaran uang muka pada 2019, berkisar antara 5% hingga 20% dari nilai transaksi. hingga saat ini, pelunasan belum juga dilakukan.
 
“sudah hampir enam tahun para petani ini menunggu kejelasan, tetapi pembayaran tak kunjung dilunasi,” katanya.
 
karena dokumen kepemilikan tanah berada di kantor notaris, para petani tak dapat menjual lahan mereka ke pihak lain. di sisi lain, mereka juga tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima.
 
“selama ini, tanah-tanah tersebut tetap mereka garap untuk ditanami jagung,” ungkap tessa.
 
kpk menegaskan bahwa petani tetap diperbolehkan memanfaatkan lahan yang disita untuk keperluan bercocok tanam sambil menunggu putusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan. penyitaan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan kepastian hukum terkait status lahan tersebut.
 
“penyitaan ini memungkinkan kpk mengajukan permohonan ke pengadilan, apakah nanti tanah beserta dokumen kepemilikan dikembalikan ke para petani tanpa kewajiban mengembalikan uang muka, atau tanah dilelang dan hasilnya digunakan membayar hak petani yang belum terpenuhi,” jelasnya.
 
kpk dalami dugaan korupsi proyek tol trans sumatera
kasus ini merupakan bagian dari penyelidikan kpk terkait dugaan korupsi di lingkungan pt hutama karya (persero) yang terlibat dalam pembangunan jtts. kpk menduga terjadi praktik korupsi dalam pengadaan lahan proyek tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
 
kpk telah meminta badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) untuk melakukan audit guna menghitung potensi kerugian negara dalam perkara ini. proses penyidikan masih berlangsung dan kpk berkomitmen menuntaskan kasus ini demi melindungi kepentingan publik dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan