60,3 Persen Penduduk Indonesia Masih Miskin, Menkeu Sri Mulyani Serahkan Penjelasan ke BPS

Radarlambar.bacakoran.co -Laporan terbaru Bank Dunia menyatakan bahwa 60,3 persen masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan jika mengacu pada standar negara berpendapatan menengah-atas. Angka ini jauh lebih tinggi dari data kemiskinan nasional yang selama ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan menyebut bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai angka tersebut merupakan wewenang BPS. Sebab, lembaga tersebut yang lebih memahami metode pengumpulan dan pengolahan data statistik, baik dari sisi domestik maupun penyesuaiannya dengan indikator global.

Menurut laporan Bank Dunia edisi April 2025, masyarakat Indonesia yang pengeluarannya di bawah US$6,85 per hari atau sekitar Rp115.278 dengan kurs saat ini, dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ambang batas ini digunakan karena Indonesia telah masuk kategori negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023, dengan pendapatan nasional bruto per kapita mencapai US$4.580.

Sementara itu, perbedaan signifikan muncul jika dibandingkan dengan data resmi nasional. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2024 berada di angka 8,57 persen, atau sekitar 24 juta orang. Angka ini disebut sebagai yang terendah sepanjang sejarah pencatatan.

Namun, sejumlah pengamat menilai pendekatan Bank Dunia lebih relevan karena mempertimbangkan standar hidup layak dalam konteks global. Mereka menyebut bahwa indikator yang digunakan pemerintah terlalu rendah dan tidak menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara utuh.

Terlebih, metode yang digunakan masih berdasarkan pengeluaran, bukan pendapatan, sehingga dianggap belum merefleksikan daya beli atau kemampuan ekonomi masyarakat secara nyata.

Kondisi tersebut juga mengungkap realitas baru bahwa banyak kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di lapisan menengah kini masuk kategori rentan miskin. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakstabilan pekerjaan, dan dampak krisis kesehatan menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka tergelincir.

Dalam konteks regional, Indonesia berada di posisi kedua dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara, hanya berada di bawah Laos. Sementara negara seperti Malaysia dan Thailand mencatat tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah.

Berita ini menyoroti pentingnya pembaruan pendekatan penghitungan kemiskinan nasional agar sejalan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika kesejahteraan rakyat.(*)