26 Pekon Diproyeksi Menjadi Kampung KB

BALIKBUKIT - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2A) Kabupaten Lampung Barat menargetkan tahun 2024 ini, 131 pekon dan lima kelurahan menjadi Kampung KB.

Kabid Pengendalian Penduduk pada DP2KBP2A Lampung Barat Sopan Sopian mengatakan, berdasarkan surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/173/KPTS/I1.07/2023 Perihal Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tahun 2023, diketahui jumlah pekon yang menjadi Kampung KB sebanyak 105 pekon.

Menurutnya, melalui SK bupati tersebut ditetapkan 105 pekon menjadi kampung KB, dari 131 pekon dan kelurahan yang ada di kabupaten setempat. "Tahun 2023 lalu ada penambaham 59 pekon dari sebelumnya 46, sehingga total tahun lalu ada 105 pekon yang menjadi kampung KB," ungkap Sopan Sopian.

Kampung KB sendiri merupakan satuan wilayah setingkat pekon dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Dilaunching pertama kali pada tanggal 14 Januari tahun 2016 dan kampung KB program-programnya masih kental dengan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sehingga terkesan program ini hanya milik BKKBN.

Sehingga pada tahun 2020 terbit Edaran Kemendagri No. 843.4/2879/SJ yang merubah nomenklatur Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas dengan harapan terjadi percepatan capaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta program lainnya di tingkat desa atau pekon.

”Tindaklanjut dari terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan pada tahun 2023 terdapat penambahan pembentukan kampung KB sebanyak 46 kampung KB,” kata dia.

Terusnya, pemberdayaan masyarakat (Kader) seperti pelaksanaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) merupakan salah satu kegiatan pelatihan pengelolaan pemanfaatan pangan lokal untuk pemenuhan gizi anak dalam upaya percepatan penurunan stunting.

”Adapun sasaran dari kampung KB penyediaan data dan dokumen kependudukan, peningkatan perubahan perilaku, peningkatan cakupan layanan dan rujukan keluarga, penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat,” pungkasnya. (*)