Sri Mulyani Dijadwalkan Lantik Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru

Radarlambar.bacakoran.co  – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan melantik sejumlah pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (23/5). Dua posisi strategis yang menjadi sorotan adalah Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dari informasi yang dihimpun, pelantikan ini menjadi bagian dari rotasi dan penyegaran jabatan di lingkup eselon I. Beberapa pejabat tetap menduduki jabatannya, sementara sebagian lainnya diganti atau diputar. Nama-nama yang mencuat kuat adalah Bimo Wijayanto dan Letjen Djaka Budi Utama yang disebut-sebut akan mengisi posisi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.

Kedua figur tersebut sebelumnya telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (20/5). Dalam pertemuan tersebut, mereka menerima arahan strategis dari Presiden terkait upaya penguatan institusi perpajakan dan kepabeanan dalam menjaga kedaulatan fiskal negara.

Letjen Djaka Budi Utama, yang merupakan perwira tinggi TNI AD dari satuan elite Kopassus, dikenal publik karena pernah tergabung dalam Tim Mawar, sebuah unit yang terlibat dalam operasi penindakan aktivis pro-demokrasi pada akhir rezim Orde Baru. Djaka sempat menjalani proses hukum atas keterlibatannya dalam peristiwa tersebut dan dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan Mahkamah Militer pada tahun 1999.

Sementara itu, Bimo Wijayanto memiliki latar belakang birokrat dengan pengalaman di berbagai kementerian strategis. Ia merupakan lulusan Taruna Nusantara dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bimo juga sempat mengemban peran sebagai Asisten Deputi di bawah koordinasi Menko Maritim dan Investasi, serta menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, khususnya di bidang politik, hukum, keamanan, serta isu-isu sosial dan lingkungan strategis.

Dengan pelantikan ini, diharapkan keduanya mampu memperkuat fungsi institusi masing-masing dalam mendukung target penerimaan negara dan menjaga integritas tata kelola fiskal nasional. (*/rinto)