Anggota DPR Minta Menteri Koperasi Budi Arie Minta Maaf Terkait Tuduhan Terhadap PDIP

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi. -Foto -Net-
Radarlambar,.bacakoran.co -Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, mendesak Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi untuk menarik ucapannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Desakan ini disampaikan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (26/5/2025).
Sadarestuwati menilai bahwa pernyataan Budi Arie, yang telah tersebar di media nasional dan media sosial, mencemarkan nama baik PDI Perjuangan secara personal dan tidak berdasar. Oleh karena itu, ia meminta klarifikasi disertai permohonan maaf kepada publik dalam jangka waktu 1x24 jam, atau paling lambat pada Selasa (27/5/2025).
Latar belakang desakan ini berkaitan dengan beredarnya rekaman suara di media sosial yang diduga merupakan percakapan antara Budi Arie dan pihak lain. Dalam rekaman tersebut, terdengar tuduhan yang menyebut PDIP serta Kepala BIN Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik upaya mengaitkan nama Budi Arie dalam kasus aliran dana dari situs perjudian daring (judol).
Nama Budi Arie belakangan memang menjadi sorotan setelah jaksa penuntut umum (JPU) mencantumkannya dalam dakwaan terkait kasus pengamanan situs judol. Dalam dakwaan tersebut, ia disebut-sebut menerima bagian dari hasil pengamanan situs yang dijalankan oleh para terdakwa, yang sebagian merupakan mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga yang sebelumnya dipimpin Budi Arie pada 2023–2024.
Jaksa menyebut bahwa dalam pembagian hasil tersebut, 50 persen dialokasikan untuk Budi Arie, sementara sisanya dibagi kepada para terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, dan Alwin Jabarti Kiemas. Kendati demikian, belum ada pernyataan resmi dari Budi Arie mengenai isi dakwaan tersebut, dan proses hukum masih berjalan.
Situasi ini menimbulkan ketegangan antara Budi Arie yang juga dikenal sebagai Ketua Umum relawan ProJo, dengan sejumlah anggota legislatif dari PDIP. Selain desakan permintaan maaf, sejumlah legislator juga mengkritik sikap dan pernyataan Budi Arie yang dinilai memicu konflik politik. (*)