Gubernur Sherly Laos Upayakan Solusi Damai Konflik Tambang dan Stabilkan Investasi di Maluku Utara

Radarlambar.bacakoran.co -Maluku Utara terus menghadapi masalah serius terkait konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat setempat. Gubernur Sherly Laos mengambil langkah tegas dengan menjalin kerja sama bersama Polda Maluku Utara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada akhir Mei 2025. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan adanya pendampingan, pengamanan, pengawasan, serta penegakan hukum yang efektif dalam menangani berbagai dinamika sosial di kawasan pertambangan.

 

Pemprov Maluku Utara menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga agar semua pihak bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perselisihan yang tidak dikelola dengan baik antara masyarakat dan perusahaan, bahkan antarwarga sendiri, bisa mengancam stabilitas dan keamanan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah menempatkan posisi netral tanpa memihak dan mengedepankan penyelesaian masalah yang adil serta berdasarkan hukum.

 

Meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan angka yang sangat menggembirakan, pemerintah daerah tetap menekankan bahwa perkembangan tersebut harus sejalan dengan perlindungan sosial bagi warga yang terdampak. Keamanan dan kepastian hukum menjadi syarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, tetapi hal itu tidak boleh mengorbankan hak dan kesejahteraan masyarakat.

 

Selain fokus pada penyelesaian konflik pertambangan, Gubernur Sherly juga mengungkapkan kondisi sosial yang masih menghadapi kemiskinan dan krisis air bersih. Meskipun wilayah ini kaya sumber daya alam, kebutuhan dasar seperti air bersih, akses jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan masih sangat mendesak.

 

Dalam pandangan pemerintah daerah, pendidikan dipandang sebagai solusi utama untuk mengatasi kemiskinan struktural dan mempersiapkan masyarakat agar memiliki keterampilan yang mumpuni. Dengan demikian, ketika sumber daya alam semakin menipis, generasi berikutnya sudah siap berperan sebagai tenaga profesional yang membangun masa depan daerah.

 

Langkah nyata yang dilakukan Gubernur Sherly Laos mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan pelaku usaha. Diharapkan pendekatan ini mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang pesat dan keadilan sosial yang dirasakan oleh seluruh warga Maluku Utara. (*)