PDIP Tagih Janji Soal Lapangan Kerja Baru di Depan Menkeu

Radarlambar.bacakoran.co- Pembahasan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang menjadi fondasi penyusunan APBN 2025 mulai bergulir di gedung parlemen. Pemerintah bersama DPR mulai menelaah arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional yang akan menjadi pedoman utama anggaran tahun depan.

Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, 27 Mei 2025, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap desain awal APBN. Salah satu fokus perhatian utama fraksi ini adalah bagaimana rancangan APBN dapat benar-benar menjawab persoalan riil di masyarakat, terutama terkait peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja.

Perwakilan Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dikejar dari sisi angka, tetapi harus ditopang kualitas. Menurutnya, pertumbuhan yang ideal adalah pertumbuhan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, melalui bertambahnya penghasilan serta terbukanya lebih banyak peluang kerja.

Ia juga mempertanyakan secara langsung komitmen pemerintah dalam merinci sasaran konkret dari kebijakan ini. Termasuk berapa banyak lapangan kerja baru yang akan diciptakan, serta di sektor mana saja kebijakan ini akan dijalankan.

Pertanyaan ini menjadi krusial mengingat dalam KEMPPKF tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,2% hingga 5,8%, dengan proyeksi inflasi antara 1,5% hingga 3,5% dan asumsi nilai tukar rupiah di rentang Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS.

I Wayan menekankan bahwa target makroekonomi seperti itu harus diikuti dengan kebijakan sektoral yang nyata, terutama dari kementerian dan lembaga pemerintah. Intervensi pemerintah di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pertambangan, hingga transportasi dan perumahan menjadi penting dalam menciptakan efek berantai terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, arah kebijakan fiskal tahun depan diharapkan tidak sekadar menjadi agenda makro, tetapi juga mampu menjawab tantangan ekonomi rakyat secara konkret dan terukur.(*)