Pemerintah Prabowo Genjot Infrastruktur Rp1.905 Triliun, Swasta Jadi Pilar Penting Pendanaan

Radarlambar.bacakoran.co- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Target ambisius ini memerlukan anggaran sebesar Rp1.905 triliun, mencerminkan komitmen kuat untuk memperluas konektivitas, memperbaiki layanan dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, realitas fiskal menunjukkan keterbatasan kemampuan negara dalam memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan tersebut. Sekitar 60 persen dari total anggaran masih ditopang oleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, sisanya yang mencapai lebih dari Rp750 triliun memerlukan pendekatan alternatif agar rencana pembangunan tidak tersendat oleh defisit fiskal.

Pemerintah mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai mekanisme utama untuk menutup celah pembiayaan tersebut. Model ini dipandang sebagai solusi strategis yang mengedepankan efisiensi, inovasi, dan distribusi risiko antara negara dan sektor swasta. Untuk mengakselerasi implementasi, pemerintah telah merancang dan menyiapkan lebih dari 50 proyek KPBU lintas sektor yang dapat langsung ditawarkan kepada investor nasional maupun internasional.

Fokus pembangunan tidak hanya berhenti pada infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup sektor sumber daya air, permukiman, dan sanitasi. Pendekatan ini memperlihatkan pemahaman bahwa pembangunan infrastruktur adalah fondasi multidimensi—mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Dalam forum investasi yang digelar di Jakarta, pemerintah kembali menegaskan pentingnya kolaborasi lintas aktor untuk memastikan proyek-proyek strategis nasional berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan anggaran domestik, kemitraan publik-swasta menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan infrastruktur nasional.

Pemerintahan Prabowo menginginkan agar pembangunan tidak sekadar bersifat fisik, melainkan juga menjadi instrumen transformasi struktural menuju Indonesia yang lebih terhubung, adil, dan kompetitif secara global. Target yang dicanangkan bukan sekadar angka dalam dokumen negara, tetapi agenda strategis untuk lima tahun yang akan menentukan arah pembangunan jangka panjang Indonesia.(*)