Gas 3 Kg Langka di Balikbukit, DPRD Desa Distribusi Diaudit

BALIKBUKIT – Elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali langka di Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Dari kelurahan hingga pelosok pekon, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas untuk kebutuhan dapur. Ironisnya, pihak distributor menyebut penyaluran berjalan normal.

Masalah ini langsung disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Anggota DPRD Lampung Barat dari Dapil I Balikbukit, Nopiyadi, S.IP., menduga ada kejanggalan serius di jalur distribusi gas bersubsidi.

“Kalau distribusi lancar, kenapa masyarakat susah cari gas? harus ada investigasi menyeluruh. Jangan-jangan ada kebocoran di jalur distribusi,” tegas Nopiyadi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (16/6/2025).

Nopiyadi meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia mendesak pembentukan tim gabungan yang melibatkan Pemkab, Forkopimda, hingga aparat kepolisian untuk membongkar dugaan penyimpangan.

“Jangan hanya percaya laporan administratif. Harus audit dari hulu ke hilir dari depot Pertamina, agen, pangkalan, sampai ke tangan warga. Kalau perlu audit terbuka,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopdag) Lampung Barat melalui Kabid Perdagangan, Heriyanto, menyatakan tak ada kendala distribusi berdasarkan laporan dari Pertamina dan para agen. “Dari 1 sampai 16 Juni, penyaluran berjalan sesuai alokasi,” ujarnya.

Namun, Diskopdag tak menampik banyak keluhan dari warga. Mereka berjanji segera turun ke lapangan mengecek langsung ke pangkalan-pangkalan.

“Kami akan turunkan tim untuk pastikan LPG benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Iskandar Muda dari PT Rachmat Mulya Lestari, agen resmi LPG 3 kg, juga mengklaim bahwa distribusi di wilayah seperti Way Mengaku dan Liwa berjalan lancar tanpa hambatan.

Berbeda dengan klaim para pejabat, fakta di lapangan bicara lain. Di Kelurahan Pasarliwa, warga mengaku kesulitan mendapatkan gas meski sudah berkeliling ke warung dan pangkalan resmi.

“Sudah cari ke mana-mana tetap kosong. Kadang harus ke kecamatan tetangga demi satu tabung gas,” keluh Wati, ibu rumah tangga di Pasarliwa.

Warga menganggap krisis LPG yang terus berulang sebagai kegagalan dalam pengawasan distribusi barang bersubsidi.

“Jangan terus biarkan rakyat kecil menanggung beban dari sistem yang tidak transparan,” keluh warga lainnya. (edi/lusiana)