Pengamat: Pemerintah Harus Tegas Hentikan Kompromi Terhadap ODOL

5. Edukasi untuk Dunia Usaha

Pemerintah disarankan menggandeng asosiasi pengusaha angkutan dan tambang untuk mendorong kepatuhan terhadap batas muatan dan standar keselamatan. Sosialisasi perlu diiringi sanksi tegas bagi pelanggaran.

6. Pemeliharaan Berbasis Risiko

Ruas jalan yang rentan dilalui ODOL perlu penanganan khusus, baik dari segi desain, pemilihan material, hingga perencanaan siklus pemeliharaan. Ini penting agar jalan tidak cepat rusak meski dilalui kendaraan berat.

Menurut Aditya, aktivitas ekonomi seperti pengangkutan hasil tambang tidak perlu dilarang, namun harus diatur secara adil. Prinsip keberlanjutan harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak infrastruktur publik yang dibangun dengan dana rakyat.

“Pemerintah mesti berhenti berkompromi terhadap kendaraan ODOL. Keselamatan, keadilan, dan ketahanan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan transportasi,” ujarnya.

Kerusakan Jalan Akibat ODOL

Kondisi jalan nasional lintas tengah Sumatera di wilayah Lampung menunjukkan tingkat kerusakan yang cukup serius. Dari perbatasan Sumatera Selatan hingga Bandar Lampung, banyak titik jalan yang mengalami kerusakan, terutama di lajur arah ke selatan. Sebaliknya, jalur dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan relatif lebih baik karena dilalui kendaraan tanpa muatan.

Kerusakan ini diduga kuat dipicu oleh angkutan batu bara dari wilayah Lahat dan Muara Enim yang menuju pelabuhan dan stockpile di Lampung. Kendaraan angkutan tersebut kerap melebihi kapasitas teknis jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan nasional.

Penanganan kendaraan ODOL di wilayah ini dinilai membutuhkan komitmen lintas sektor serta keseriusan pemerintah untuk menegakkan aturan secara konsisten. (*/nopri)