Era Baru Haji Indonesia: Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah

Foto: Infografis/ Ibadah Haji. CNBC Indonesia--
Namun, pembentukan kementerian ini juga memunculkan tantangan tata kelola. Potensi konflik kepentingan muncul bila kementerian bertindak sebagai operator, regulator, sekaligus pengawas. Transparansi dan efisiensi harus dikawal ketat dengan melibatkan MUI, ormas Islam, dan masyarakat.
Selain itu, sinergi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi sangat penting. Isu terbesar terletak pada pengendalian kenaikan BPIH. Investasi dana haji tidak hanya harus mengejar imbal hasil, tetapi juga diarahkan untuk menekan biaya haji, misalnya dengan terlibat dalam ekosistem penerbangan atau membangun fasilitas akomodasi sendiri di Tanah Suci. Dengan dukungan modal negara, BPKH dapat lebih efektif mengontrol biaya transportasi, akomodasi, layanan kesehatan, hingga keamanan jemaah.
Jika dikelola secara profesional, Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya akan memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga memberi kepastian kepada jutaan calon jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan umrah dengan biaya yang lebih terjangkau serta pelayanan yang lebih bermartabat. (*)