Bappeda Lampung Barat Gelar Forum Gabungan Perangkat Daerah

BALIKBUKIT - Sebagai tindaklanjut proses perencanaan pembangunan tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat menggelar acara Forum Gabungan Perangkat Daerah di Aula Kagungan Pemkab Lampung Barat, Rabu 21 Februari 2024.

Forum Gabungan bertujuan mempertemukan antara pihak kecamatan dan perangkat daerah dalam satu forum sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025.  

Acara dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Drs. Adi Utama serta dihadiri seluruh kepala perangkat daerah, pejabat eselon III serta seluruh camat.

Dalam sambutannya, Pj Sekretaris Daerah Adi Utama mengungkapkan, Forum Gabungan Perangkat Daerah adalah salah satu bagian dari alur perencanaan pembangunan daerah. Pada proses ini dilakukan proses perencanaan melalui pendekatan partisipatif.

“Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan forum gabungan perangkat daerah ini adalah terwujudnya sinergi antara perencanaan pusat dan daerah serta sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. selain itu juga untuk mengarahkan pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan,” tegas Adi Utama.

Menurut dia, berbagai isu strategis yang harus di antisipasi dalam proses perencanaan untuk pembangunan daerah tahun 2025 antara lain adalah antisipasi terhadap dana alokasi umum atau dau yang ditentukan penggunaannya, pemenuhan pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM, penurunan angka kemiskinan, stunting dan inflasi. Serta antisipasi bencana alam dan konflik satwa, OPD menyiapkan anggaran dalam rangka pelaksanaan forum OPD.

Selanjutnya, pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang pada rencana pembangunan daerah atau RPD dan Renstra perangkat daerah. “Berbagai isu strategis tersebut perlu diantisipasi oleh seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan agar proses pembangunan di Lampung Barat dapat berjalan dengan lancar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” kata dia.

Lanjut Adi Utama, berbagai poin penting yang harus diperhatikan yaitu penyusunan renja tahun 2024 berpedoman pada RPD dan Renstra tahun 2023-2026, program dan kegiatan yang disusun pada Renja tahun 2025 harus menjawab berbagai permasalahan serta isu strategis pembangunan. Selain itu, Renja 2025 mendukung prioritas pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Lampung Barat.   “Khusus kepada para camat agar mengawal pelaksanaan dana desa dan dana pekon untuk melaksanakan berbagai program dari pemerintah pusat antara lain penanganan kemiskinan, penurunan angka stunting dan dampak inflasi,” ucapnya

“Saya berharap kepada seluruh perangkat daerah yang mendapatkan usulan dan kepada seluruh camat serta perwakilan kecamatan untuk serius membahas usulan-usulan tersebut. Usulan dibahas untuk memastikan dukungan terhadap prioritas pembangunan serta kesiapan berbagai syarat seperti kesiapan lahan,” sambungnya

Sementara Kepala Bappeda Agustanto Basmar, S.P, M.Si mengungkapkan rancangan tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Memperkuat Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Ketahanan Ekonomi yang Berkelanjutan”, sedangkan prioritas pembangunan tahun 2025 yakni meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, UMKM dan Pariwisata, meningkatkan kapasitas infrastruktur yang baik dan bekerlanjutan serta mitigasi bencana, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya. 

Masih kata Agustanto, untuk target pembangunan tahun 2025 yaitu prioritas pembangunan 1 sumberdaya manusia (SDM) untuk IPM 72-73, prioritas pembangunan 2 (Infrastruktur) meliputi indeks layanan infrastruktur daerah target 76,50-77,00, IKLH target 70.55-71,00 poin, dan Indeks Resiko Bencana 170,00-178,00 poin.

“Untuk prioritas pembangunan 3 (Ekonomi) yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,2-5,2%, Pendapatan Perkapita Rp30,00-Rp31,00 juta, Gini Rasio 0,250-0,270 poin, Angka Kemiskinan 9,5-10,5%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka 1,75-2,00%,” bebernya.

Selanjutnya, prioritas pembangunan 4 (Tata Kelola Pemerintahan) meliputi Nilai Reformasi Birokrasi 61,50-62,50 poin, Nilai SAKIP 68,65-70,5 poin, Indeks Pelayanan Publik 2,10-2,70 poin, serta SPBE 2,76-3.00 poin. Sementara prioritas pembangunan 5 (Kehidupan Masyarakat) yakni Indek Kerukunan Hidup Umat Beragama 89,60-90.00 poin, Persentase Warisan Budaya Tak Benda Daerah Tersertifikasi 13,48% dan Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 7,57%.  

Usai kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah, lanjut Agustanto, pada pukul 13.00 acara dilanjutkan dengan Desk, dimana perangkat daerah bertemu dengan pihak kecamatan untuk menselaraskan usulan dari musrenbang dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah. “Untuk desk akan dilaksanakan sampai hari Kamis 22 Februari 2024,” pungkas dia (*)