Capaian PBB-P2 Masih rendah, Camat Krui Selatan Imbau Warga Segera Lunasi Pajak

KRUI SELATAN – Pemerintah Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), kembali mengingatkan masyarakat agar segera melunasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Imbauan itu disampaikan seiring dengan masih rendahnya capaian realisasi pembayaran pajak di sebagian besar pekon di wilayah kecamatan setempat.

Camat Krui Selatan, Akhmad Firsada Indah, S.Sos., M.M., mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu terus ditingkatkan. Pasalnya, hingga memasuki Oktober 2025, tingkat realisasi PBB-P2 di Kecamatan Krui Selatan masih tergolong rendah. Dari sepuluh pekon yang ada, hanya satu pekon yang telah mencatatkan capaian pembayaran di atas 50 persen, sedangkan sembilan pekon lainnya masih tertinggal jauh di bawah angka itu.

“Kalau kita lihat dari data sementara, memang realisasi PBB-P2 tahun ini masih rendah. Dari sepuluh pekon, baru satu yang sudah di atas 50 persen. Tapi kami tetap optimistis bahwa hingga Desember 2025 nanti, realisasi PBB-P2 bisa mencapai 100 persen. Kami berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat,” kata Akhmad Firsada Indah, Minggu, 2 November 2025.

Menurutnya, pemerintah kecamatan terus berupaya mendorong pemerintah pekon agar lebih aktif dalam mengedukasi dan memotivasi masyarakat membayar PBB-P2 tepat waktu. Sebab, pajak tersebut merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PBB-P2 ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan berbagai program pelayanan publik lainnya,” jelasnya.

Dijelaskannya, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan aparat pekon untuk terus memantau perkembangan realisasi pajak di lapangan. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai kanal pembayaran agar masyarakat lebih mudah menunaikan kewajibannya, baik secara langsung melalui perangkat pekon maupun secara daring melalui layanan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Kita ingin mempermudah masyarakat. Saat ini, pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan secara online melalui berbagai platform resmi yang disediakan pemkab. Tapi bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital, perangkat pekon tetap siap membantu proses pembayarannya,” ujarnya.

Dikatakannya, berdasarkan data terbaru hingga Oktober 2025, realisasi PBB-P2 di setiap pekon di Kecamatan Krui Selatan menunjukkan variasi yang cukup besar. Beberapa pekon masih tertinggal jauh dari target yang ditetapkan. Di antaranya, Pekon Balai Kencana baru mencapai 13,8 persen, Pekon Way Suluh sebesar 16,4 persen, dan Pekon Way Napal baru 23,7 persen.

Sementara itu, Pekon Padang Haluan mencatatkan realisasi sebesar 32,2 persen, Pekon Lintik 59,6 persen, dan Pekon Walur sebesar 22,9 persen. Selanjutnya, Pekon Pemerihan mencapai 33,8 persen, Pekon Mandiri Sejati 26,8 persen, Pekon Padang Raya 28,1 persen, dan Pekon Sukajadi baru mencapai 7,1 persen. Melihat kondisi tersebut, pemerintah kecamatan menilai perlunya percepatan dan kerja sama lintas sektor agar target penerimaan pajak dapat tercapai sesuai harapan.

“Kalau melihat data per pekon, memang masih banyak yang harus digenjot. Pekon Lintik menjadi yang tertinggi sejauh ini, sedangkan Pekon Sukajadi masih terendah. Ini menjadi perhatian bersama agar bisa dikejar sebelum akhir tahun,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski capaian sementara masih rendah, semangat para perangkat pekon juga diharapkan terus ditingkatkan dalam mengejar target. Pemerintah kecamatan juga berharap agar pemerintah pekon yang masih menghadapi kendala teknis atau administrasi dalam proses penagihan agar tetap di koordinasikan ke kecamatan karena ini juga akan menjadi evaluasi bersama. Karena itu, diharapkan tetap maksimal dalam melakukan upaya penagihan PBB-P2 di lapangan.

“Kita tetap optimistis. Dengan kerja sama antara pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, dan masyarakat, saya yakin target 100 persen bisa tercapai. Yang terpenting, kesadaran kolektif harus tumbuh, bahwa membayar pajak bukan beban, melainkan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah,” pungkasnya. (yayan/*)