Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025

Reporter: Yayan |

Editor: mujitahidin |

Selasa , 12 Mar 2024 - 19:02

Penandatanganan berita acara dlama kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2025 ditingkat Kabupaten Pesbar. Foto Dok--

musrenbang penyusunan rkpd kabupaten pesisir barat tahun 2025                            radar lambar - pemerintah kabupaten pesisir barat (pesbar), melalui badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (bappelitbangda), pada jumat 8 maret 2024, melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahun 2024 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten setempat tahun angaran 2025.
kegiatan yang dihadiri dan dibuka langsung oleh staf ahli gubernur bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan provinsi lampung, ir.zainal abidin, m.t., tersebut digelar di ruang lobi lantai i gedung a komplek perkantoran pemkab pesbar. hadir juga asisten iii bidang administrasi umum setdakab pesbar drs. gunawan, m.si., pejabat fungsional perencanaan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) provinsi lampung, awliyanti.
selain itu, kabid perencanaan pengendalian dan evaluasi, komarudin, s.t, m.m., mewakili kepala bappelitbangda pesbar, syaifullah, s.pi., para kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkab pesbar, unsur forkopimda, para camat se-kabupaten pesbar, serta pihak undangan terkait lainnya.
asisten iii setdakab pesbar, gunawan, dalam sambutanya menyampaikan bahwa, dengan segala keterbatasannya pemkab pesbar akan terus berupaya menyatukan persepsi, pikiran, tekad dan semangat untuk bersama-sama merencanakan arah pembangunan ditahun anggaran 2025 mendatang, yang dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, dan pemerntah provinsi lampung hingga nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah pekon.

“rkpd tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021-2026,” katanya.
dikatakanya, pada tahun berikutnya tantangan pembangunan terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi, politik, sosial dan juga isu-isu strategis nasional, dan regional. dalam pelaksanaan musrenbang penyusunan rkpd tahun 2025 ini dengan mengusung tema pemantapan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) serta meningkatkan kualitas infrastruktur dengan lima prioritas.
“lima prioritas tersebut yakni meningkatkan kualitas sdm, pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas, serta yang terakhir yakni harmonisasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat,” paparanya.
dijelaskannya, pemkab pesbar memahami kondisi fiskal daerah kabupaten setempat sangat terbatas. untuk itu, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyusun skala prioritas yang sesuai dengan pagu indikatif yang akan disepakati bersama. sehingga hal ini harus menjadi perhatian bagi proses perencanaan pembangunan tahun 2025, bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah harus memperhatikan beberapa hal yaitu pencapaian visi dan misi rpjmd, pencapaian indikator kinerja rpjmd dan rencana strategi (renstra).
“selain itu, pemenuhan belanja standar pelayanan minimal, pemenuhan mandatory spending dalam upaya sinergitas pencapaian program prioritas nasional dan provinsi, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif dan efisien,” jelasnya.
masih kata gunawan, pemkab pesbar tentunya meminta dukungan pemprov lampung untuk dapat memprioritaskan pendanaan dan pembangunan di pesbar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi lampung serta bantuan fasilitasi dalam proses mendapatkan dana alokasi khusus (dak) fisik serta tugas pembantuan yang berlokasi di negeri para sai batin dan ulama ini.
“sebagai daerah termuda di provinsi lampung, kami meyakini layak untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemprov lampung,” ujarnya.
untuk itu, kata gunawan, ditahun 2025 mendatang, pemkab pesbar meminta bantuan untuk pembangunan dan pengembangan seperti rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi lampung dalam upaya menjaga produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah. selain itu, normalisasi daerah aliran sungai dan pengaman pantai yang juga kewenangan provinsi lampung. hal itu, karena erosi ataupun abrasi yang terjadi sudah banyak mengakibatkan kerugian materil dan korban jiwa.
“kemudian, pemberdayaan masyarakat, khususnya petani dan nelayan dalam upaya mendukung program petani berjaya, bantuan sarana dan prasarana mitigasi bencana, khususnya mobil pemadam kebakaran (damkar), serta fasilitasi dan bantuan pelaksanaan event-event pariwisata dan budaya daerah,” ungkapnya.
sementara itu, staf ahli gubernur lampung, zainal abidin, dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan tahun 2025 memiliki kekhususan, karena pemerintah pusat dan semua daerah akan memulai rpjmd dan rpjpd-nya pada tahun yang sama yaitu tahun 2025 dan periode yang sama. dokumen rpjpd 2025-2045 dan rpjmd teknokratis 2025-2029 akan digunakan oleh para calon kepala daerah sebagai acuan dalam menyusun visi dan misi pembangunan ke depan.
“momen strategis dari kebijakan pemilu serentak dan keseragaman periodisasi dokumen perencanaan tentunya harus benar-benar dimanfaatkan untuk dapat melahirkan keselarasan antar dokumen perencanaan dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota,” kata zainal.
lanjutnya, sesuai arahan menteri dalam negeri (mendagri) dalam rakortekrenbang dalam rangka penyusunan rkp tahun 2025, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik, yaitu perencana yang berintegritas dan memuliakan efisiensi, pembangunan berorientasi hasil, tingkatkan pad untuk kemandirian fiskal, mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi, pendidikan dan kesehatan jalan menuju kesejahteraan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan.
“pemprov lampung berharap forum ini dapat menjadi momentum untuk mendengarkan dan mengakomodir program-program yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
jangan sampai, kata zainal, musrenbang yang dilakukan hanya sekedar rutinitas perencanaan, yang tidak membawa perbaikan yang berarti bagi kemajuan masyarakat dan daerah. tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas saat ini semakin tinggi. pengawasan terhadap kinerja pemerintahan pun semakin ketat, baik secara vertikal oleh instansi pengawas dan penegak hukum, maupun horizontal oleh warga masyarakat.
masih kata dia, agregasi capaian pembangunan kabupaten dan kota, akan menentukan capaian pembangunan provinsi. begitu juga capaian pembangunan nasional, merupakan akumulasi kinerja pembangunan seluruh provinsi yang ada di indonesia. karena itu, koordinasi dan sinergi antar-jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan. tidak kalah penting, kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik komunitas masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, pers, serta unsur masyarakat lainnya, harus terus kita tingkatkan bersama.
“berdasarkan data capaian pembangunan, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis baik di provinsi lampung maupun di kabupaten pesbar ini, yakni antara pilar infrastruktur dan pengembangan wilayah,” jelasnya.
antara lain, lanjutnya, aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal, diantaranya beberapa ruas jalan yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata dan pemasaran produk pertanian. kemudian, infrastruktur pelayanan pasar terkait akses masyarakat terhadap perumahan, air minum, dan sanitasi yang layak dan aman juga masih menjadi persoalan dalam pencapaian standar pelayanan minimal (spm).
selanjutnya pilar ekonomi meliputi transformasi ekonomi menjadi keniscayaan untuk dilakukan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah/hilirisasi produk unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. mengoptimalkan potensi alam sebagai obyek pariwisata seperti lokasi surfing tanjung setia, penangkaran penyu muara tembulih, pantai labuhan jukung, pulau pisang, dan lain-lainnya menjadi destinasi unggulan lampung.
“selain itu juga, peningkatan daya saing sektor unggulan, umkm, dan industri kreatif, menjaga stabilitas iklim investasi dengan penyederhanaan proses birokrasi dan kemudahan berusaha,” ungkapnya.
kemudian, peningkatan daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan meningkatkan pengeluaran perkapita. karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan yang efektif dari pemerintah daerah dalam pemetaan potensi komoditas pertanian, perikanan dan pariwisata yang strategis dan harus diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tepat. sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi nyata dalam penguatan perekonomian di kabupaten pesbar.
“pemprov lampung memberikan apresiasi kepada kabupaten pesbar dengan capaian tingkat pengangguran terbuka dengan capaian lebih baik dari provinsi lampung yaitu sebesar 3,47. dengan rendahnya angka pengangguran, diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan perekonomian di kabupaten setempat,” ujarnya.
sementara itu, masih kata zainal, pembangunan pilar sosial masih dibutuhkan kebijakan untuk penguatan indeks pembangunan manusia (ipm), dengan fokus terhadap komposit pendidikan di pesbar yang masih relatif rendah yaitu rata-rata lama sekolah 8,7 tahun dan harapan lama sekolah 12-14 tahun. strategi dan inovasi perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan, antara lain misalnya dengan memperluas cakupan kejar paket b dan c serta kerjasama program dengan lembaga pendidikan tinggi.
kemudian, pilar hukum dan pemerintahan meliputi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas demokrasi serta kerukunan antar umat beragama, salah satu strategi penguatan reformasi birokrasi adalah melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe). berdasarkan hasil evaluasi, capaian indeks spbe pemprov lampung tahun 2023 sebesar 3,81 dengan kategori sangat baik, diikuti kabupaten pesbar dengan indeks spbe sebesar 2,32 kategori cukup.
“selain itu untuk capaian indeks reformasi biokrasi pesbar tahun 2023 sebesar 50,05 (nilai cc) atau terkecil diantara 15 kabupaten/kota se-provinsi lampung,” kata dia.
sehingga, kata zainal, diharapkan pesbar dapat lebih meningkatkan nilai capaian reformasi birokrasi, agar terwujud tata kelola pemerintahan yang didukung aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan public. selanjutnya pilar lingkungan meliputi usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (grk). diperlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang antisipatif bencana dan perubahan iklim serta mendorong terintegrasinya kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
“pemprov lampung juga mengapresiasi kabupaten pesbar atas capaian indeks kuualitas lingkungan hidup tahun 2023 yang telah mencapai angka 72,44 (baik) dengan capaian tertinggi se-provinsi lampung dan berada di atas capaian provinsi lampung yang mencapai 69,09 (sedang),” jelasnya.
menurutnya, pemprov lampung telah menetapkan tema pembangunan tahun 2025, yaitu sinergi memperkuat kapasitas dan ketahanan ekonomi berkelanjutan serta kualitas pembangunan manusia, yang sinergi dengan tema pembangunan nasional tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tujuh prioritas pembangunan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
“selain itu, meningkatkan kualitas hidup sdm, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup,” jelasnya.
pemprov lampung juga berterima kasih kepada pemkab pesbar yang telah menyelaraskan tema rkpd tahun 2025 dengan tema nasional dan provinsi, yaitu pemantapan ekonomi masyarakat dan meningkatan sumber daya manusia serta meningkatan kualitas infrastuktur. tugas kita semua, untuk menerjemahkan tema pembangunan tahun 2025 tersebut, menjadi program dan kegiatan prioritas, dalam rangka pencapaian target dan capaian yang terukur, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga kabupaten pesbar.
“agar pembangunan kewilayahan provinsi dan kabupaten pesbar dapat selaras, maka pesbar dapat memperhatikan rencana pengembangan kewilayahan provinsi lampung di kabupaten ini,” jelasnya.
dikatakannya, pengembangan tersebut antara lain pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah tertinggal, terpencil, terluar (3t) khususnya pada kepulauan di kabupaten setempat, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat sumatera serta kawasan strategis pariwisata pesbar.
“karena itu diharapkan agar dapat bersama-sama mewujudkan rencana pengembangan wilayah di pesbar tersebut,” ujarnya.
ditambahkannya, seperti diketahui bahwa program dan kegiatan pemprov lampung tahun 2024 yang dialokasikan untuk seluruh sektor pembangunan di kabupaten pesbar ini antara lain penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di pesbar, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan daerah irigasi way biha, pekon tanjung setia, pekon pardasuka dan pekon seray.
selain itu pembangunan tanggul sungai way laay, sungai pekon sukarame, sungai way melesom, dan sungai pekon way sindi hanuan. lalu, rehabilitasi sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi di kecamatan ngambur, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos), rehabilitasi dan pembangunan sarana serta prasarana utilitas sekolah.
“kemudian, penyediaan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana alat kesehatan serta penyediaan layanan kesehatan untuk upaya kesehatan perseorangan (ukp) rujukan, dan upaya kesehatan masyarakat (ukm) rujukan tingkat daerah provinsi,” pungkasnya.(adv/*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar, 13 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan