BALIKBUKIT - Meski pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2024 sudah dibuka sejak 17 November 2024, namun hingga hari kelima, Kamis 21 November 2024, tercatat baru tiga orang yang mendaftar di Kabupaten Lampung Barat.
Menurut Ketua Panitia Seleksi CASN yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs. Ismet Inoni, M.M, mengungkapkan, pendaftaran untuk pelamar Non ASN yang sudah aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru, akan berlangsung hingga 31 Desember 2024.
"Meski sudah lima hari dibuka, baru tiga orang yang mendaftarkan diri. Kami berharap, minat pendaftar akan meningkat seiring berjalannya waktu, mengingat kuota yang sangat besar," kata Ismet.
Ismet menjelaskan bahwa Lampung Barat mendapatkan kuota PPPK sebanyak 279 formasi untuk seleksi PPPK tahun ini. Formasi yang tersedia adalah sebagai berikut 21 orang untuk tenaga guru, 14 orang untuk tenaga kesehatan serta 244 orang untuk tenaga teknis
Dengan kuota yang cukup besar, Ismet Inoni mengimbau kepada seluruh tenaga Non ASN yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar. "Kami berharap siapa saja yang memenuhi kriteria untuk segera mendaftar, mengingat kuota yang tersedia cukup banyak dan kesempatan ini sangat berharga," ujarnya.
Meski pendaftaran telah dibuka sejak 17 November, Ismet berharap lebih banyak lagi pelamar yang akan mendaftar, terutama menjelang penutupan pada 31 Desember 2024. "Jangan menunggu sampai hari terakhir jadi manfaatkan waktu yang ada, dan kesempatan ini bisa menjadi peluang bagi para pelamar,” kata dia
Seraya menambahkan, bagi yang tertarik mengikuti seleksi PPPK, informasi lengkap mengenai persyaratan, kriteria pelamar, tata cara pendaftaran, dan jadwal seleksi bisa diakses melalui website resmi Pemkab Lampung Barat di www.lampungbaratkab.go.id.
“Dengan kuota yang besar dan formasi yang beragam, seleksi PPPK ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Kabupaten Lampung Barat, terutama dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah,” pungkas dia. *