Radarlambar.bacakoran.co– Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa skema subsidi BBM yang akan datang akan mengandalkan penggunaan data tunggal.
Data tunggal ini akan dikumpulkan dari berbagai kementerian dan lembaga yang kemudian dipadukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Budiman menyebutkan bahwa ada 27 kementerian yang terlibat dalam 154 program pengentasan kemiskinan yang akan menggunakan data tunggal tersebut.
"Data ini akan memastikan skema subsidi lebih tepat sasaran, mengurangi ketimpangan dalam distribusi bantuan," ujarnya dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta.
Skema subsidi baru ini, menurut Budiman, telah dibahas dalam beberapa rapat kabinet dan akan mencakup berbagai sektor, termasuk subsidi energi. Meski belum ada angka pasti mengenai jumlah subsidi yang akan disalurkan, Budiman memastikan bahwa data dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) telah diserahkan ke BPS untuk diproses.
"Pemerintah sedang mengkaji sejumlah langkah untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tidak hanya untuk bantuan langsung tunai (BLT), tetapi juga untuk pemberdayaan industri dan sektor pangan," jelasnya.
Data tunggal ini diharapkan rampung pada 2024, meskipun Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan belum bisa menjamin penyelesaian pada tahun ini.
Pada hari yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa skema subsidi BBM baru sudah hampir final dan hanya tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan kerjanya ke luar negeri. Pihaknya siap melaporkan skema subsidi baru ini secara komprehensif kepada Presiden.
Meskipun bentuk penyaluran subsidi BBM baru masih dirahasiakan, beberapa kali Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Sebelumnya, Bahlil juga mengungkapkan bahwa sekitar 20-30 persen dari alokasi subsidi energi sebesar Rp435 triliun di 2024 disalurkan kepada kalangan kaya.
Dengan penerapan data tunggal yang lebih akurat, diharapkan program subsidi ini bisa lebih efisien dan tepat sasaran, serta mengurangi kesalahan dalam distribusi bantuan yang selama ini sering kali menjadi sorotan.(*)